Kategori: Nasional
-
Haidar Alwi: Ketimpangan Ekonomi Menggerogoti Demokrasi dan Membuka Dominasi Oligarki
Jakarta, JNcom – Dengan jumlah penduduk Indonesia yang diproyeksikan mencapai 287.198.383 jiwa pada pertengahan 2026, persoalan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi tetap menjadi tantangan serius bagi demokrasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2026, jumlah penduduk miskin mencapai 22,93 juta orang atau 8,07 persen, dengan garis kemiskinan sebesar Rp669.235 per kapita per bulan. Sementara itu,…
-
Lindungi Profesi Penilai, Pemerintah Dorong Terbitnya Undang-undang Penilai
Jakarta, JNcom – Profesi penilai yang bertugas memberikan opini nilai ekonomis secara objektif dan independen terhadap suatu objek atau aset, berpotensi menghadapi resiko besar dari aspek hukumnya sehingga perlu menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Penilai yang bertujuan memberikan payung hukum yang kuat bagi profesi penilai di Indonesia. Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK), Dr. Erawati, S.H.,…
-
Kemnaker Fasilitasi Pelatihan Disabilitas, Karyanya Tampil di Trade Expo Indonesia
Tangerang, JNcom — Karya penyandang disabilitas berupa tas, dompet, dan aneka kerajinan tampil dalam Trade Expo Indonesia (TEI) ke-41 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, pada 14–18 Oktober 2026. Sejumlah produk tersebut bahkan telah menembus pasar ekspor melalui pendampingan Rumah Kreatif, mitra Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dalam pemberdayaan penyandang disabilitas. Capaian tersebut menunjukkan potensi penyandang…
-
SPK Desak Kampus Tidak Memberikan Upah Dosen Dibawah UMR
Jakarta, JNcom – Profesi dosen sebagai tenaga pendidik profesional dan ilmuwan yang bertugas mengajar, melakukan penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat, masih menjadi perhatian publik khususnya Serikat Pekerja Kampus (SPK) terkait dengan gaji dosen yang belum memadai. Pada awal tahun 2026, Serikat Pekerja Kampus (SPK) mengajukan permohonan judicial review terhadap UU No. 14 Th.2005 tentang Guru…
-
FAKTA Indonesia Desak Pemerintah Kurangi Tekanan Hidup di Kota
Jakarta, JNcom – FAKTA Indonesia mendesak pemerintah menjadikan kesehatan mental warga sebagai ukuran pembangunan kota. Pada Hari Kesehatan Mental Sedunia, 10 Oktober 2026, FAKTA menuntut pembenahan transportasi publik, akses hunian layak, dan layanan kesehatan jiwa. Kebijakan tersebut harus mengurangi beban perjalanan, ketidakpastian tempat tinggal, serta hambatan warga memperoleh pertolongan. “Ketika angkutan publik tidak memadai dan…
-
Didukung Ombudsman RI, BPJPH Siap Kawal Wajib Halal Oktober 2026 dengan Pelayanan Transparan
Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan memberikan plakat kepada Kepala Ombusdman Nuzron Joher Jakarta, JNcom – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mendapat dukungan penuh dari Ombudsman RI untuk implementasi Wajib Halal pada Oktober 2026. Dukungan tersebut disampaikan dalam pertemuan antara BPJPH dan Ombudsman RI di Jakarta, Rabu (7/10/2026). Ketua Ombudsman RI Nuzron Joher menegaskan, Wajib…
-
Mengedukasi Bahaya Korupsi Sejak Dini sebagai Upaya Pencegahan
Jakarta, JNcom – Permasalahan korupsi yang kerap terjadi dari tahun ke tahun seakan tidak pernah berhenti bahkan semakin merajalela, menimbulkan banyak pertanyaan apakah dikarenakan penegakan hukum yang lemah atau sistemnya yang salah. Menyikapi persoalan tersebut, Direktur Eksekutif Centre for Constitution and Jurisprudence Studies (CCJS), Arfa Gunawan menilai, sifat korup yang melekat pada diri koruptor adalah…
-
Menanti RUU Perlindungan Ketenagakerjaan yang Pro Buruh
Jakarta, JNcom – Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan yang saat ini sedang dibahas secara intensif di DPR RI dan Panja, ditargetkan pengesahan pada Oktober 2026. Jutaan mata tertuju ke DPR, draft seperti apakah yang telah dilahirkan pada RUU Perlindungan Ketenagakerjaan sebagai Undang-undang baru berdasarkan keputusan MK tersebut. “ASPEK Indonesia tetap konsisten dan mengajak kaum buruh…
-
Ganti Kapolri, SETARA Desak Reformasi Tak Bergantung Figur Lagi
Jakarta, JNcom – Pergantian Kapolri tidak boleh mengulang siklus lama. Hal itu ditegaskan SETARA Institute usai Jenderal Suyudi Ario Seto ditunjuk menjadi Kapolri baru menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Dalam studi Dari Kapolri ke Kapolri (2026), SETARA menemukan pola keberulangan masalah: tindakan represif saat mengamankan demonstrasi, minimnya akuntabilitas penggunaan senjata api, kultur kekerasan, arogansi aparat,…
-
Kapolri Baru Dilantik, SETARA Soroti 130 Masalah Polri Menumpuk
Jakarta, JNcom – Polri resmi memiliki Kapolri baru, Jenderal Suyudi Ario Seto, yang menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Pergantian ini menjadi momentum krusial untuk mengevaluasi reformasi kepolisian. Selama kepemimpinan Listyo Sigit, Polri mengusung Transformasi Presisi: Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan. Namun, SETARA Institute menilai agenda itu masih menyisakan kritik publik, terutama soal profesionalitas, akuntabilitas, penggunaan…
Latest News
Stay Connected
Categories
Advetorial Ekonomi dan Bisnis Hiburan Metropolitan Nasional Nusantara Olahraga Opini Otomotif
Tags
About the Author
AF themes
Easy WordPress Websites Builder: Versatile Demos for Blogs, News, eCommerce and More – One-Click Import, No Coding! 1000+ Ready-made Templates for Stunning Newspaper, Magazine, Blog, and Publishing Websites.
Search the Archives
Access over the years of investigative journalism and breaking reports
You May Have Missed
