Jakarta, JNcom — Di meja makan keluarga, kebijakan pangan diuji setiap hari: apakah uang belanja cukup untuk telur, ikan, sayur, dan buah? Apakah minuman yang dibeli anak terlalu manis? Apakah makanan di sekolah aman?
Pada Hari Pangan Sedunia, FAKTA Indonesia mendesak pemerintah menjawab persoalan itu dengan perlindungan nyata, bukan berhenti pada seremoni dan hitungan porsi.
“Orang tua ingin anaknya tumbuh sehat. Tetapi uang belanja terbatas, harga pangan menekan, dan promosi produk tidak sehat datang tanpa henti. Negara tidak boleh membiarkan keluarga menghadapi semua itu sendirian,” tegas Tubagus Haryo Karbyanto, Sekretaris Jenderal FAKTA Indonesia dan Public Health Advocate, Senin (19/10/2026).
BPS mencatat 22,93 juta orang hidup dalam kemiskinan pada Maret 2026, termasuk 10,83 juta warga perkotaan. Sementara itu, SSGI 2024 mencatat stunting pada 19,8 persen balita. SKI 2023 menemukan diabetes berdasarkan pemeriksaan gula darah pada 11,7 persen penduduk usia 15 tahun ke atas. Di negeri yang masih berjuang memenuhi gizi anak, penyakit terkait pola makan juga mengancam kehidupan keluarga.
Ada ketimpangan belanja yang tidak boleh terus dianggap biasa. Susenas Maret 2025 menunjukkan rata-rata pengeluaran nasional untuk rokok Rp91.708 per kapita per bulan, sedangkan telur dan susu Rp39.939: belanja rokok sekitar 2,3 kali belanja telur dan susu. Ini rata-rata penduduk, bukan tagihan setiap perokok; namun jaraknya memperlihatkan betapa besar sumber daya yang terserap produk adiktif dibanding salah satu kelompok pangan bergizi.
“Ketika uang untuk rokok lebih besar daripada telur dan susu, ada prioritas yang harus diubah. Uang yang terbakar semestinya bisa membantu mengisi piring anak. Tetapi mempermalukan keluarga miskin bukan jalan keluar. Adiksi harus ditangani, promosi rokok dibatasi, dan layanan berhenti merokok harus mudah dijangkau,” ujar Tubagus.
HAK ATAS PANGAN SEHAT HARUS SAMPAI KE RUMAH WARGA
Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menjamin hak atas hidup sejahtera dan pelayanan kesehatan. UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, sebagaimana telah diubah, menempatkan pemenuhan pangan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjamin keamanan, keselamatan, serta informasi yang benar, jelas, dan jujur. Hak itu harus terasa ketika warga berbelanja dan memberi makan anak.
Pasal 194–195 PP Nomor 28 Tahun 2024 menyediakan dasar pengendalian gula, garam, dan lemak (GGL), melalui penentuan batas maksimum, label gizi, serta ruang pengenaan cukai pada pangan olahan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan.
FAKTA Indonesia menuntut percepatan regulasi cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK), dengan desain yang menekan konsumsi gula dan mendorong reformulasi produk. Kesehatan warga tidak boleh terus menunggu.
NUTRI LEVEL ADALAH AWAL, PERINGATAN HARUS MAKIN JELAS
FAKTA Indonesia mengapresiasi KMK Nomor HK.01.07/MENKES/301/2026 tentang Pencantuman Label Gizi dan Pesan Kesehatan pada Pangan Olahan Siap Saji. Nutri Level dengan huruf A–D dan warna merupakan langkah awal untuk membantu konsumen mengenali kandungan GGL pada minuman siap saji, dimulai dari usaha skala besar. Namun, sistem penilaian ini perlu dikembangkan menuju peringatan yang lebih langsung dan mudah dimengerti.
“Orang yang sedang membeli minuman untuk anaknya tidak semestinya harus menafsirkan kode atau menghitung kandungan gizi dulu. Kita perlu bergerak menuju peringatan yang terbaca sekali lihat: ‘TINGGI GULA’, ‘TINGGI GARAM’, atau ‘TINGGI LEMAK JENUH’, berdasarkan ambang ilmiah. Label harus membantu orang mengambil keputusan, bukan sekadar membuat kemasan terlihat informatif,” kata Tubagus.
KMK ini belum menetapkan peringatan tersebut sebagai kewajiban umum seluruh pangan kemasan. Diktum KESEPULUH mengaitkan kewajiban label dengan dua tahun sejak penetapan batas maksimal GGL, bukan dua tahun sejak KMK terbit. Pemerintah harus membuka jadwal operasionalnya.
FAKTA Indonesia mendorong penguatan aturan sesuai kewenangan Kemenkes dan BPOM, disertai uji pemahaman konsumen lintas tingkat pendidikan, pengawasan klaim, serta verifikasi kandungan produk.
Pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG), ukuran keberhasilan harus sampai pada anak yang makan dengan aman dan mendapat gizi cukup. Pastikan air bersih, kebersihan dapur, pengendalian suhu, dan asal bahan yang dapat ditelusuri. Setiap dugaan keracunan harus segera ditangani, korban mendapat layanan kesehatan, dan hasil investigasi dibuka.
“Setiap porsi membawa kepercayaan orang tua. Kepercayaan itu tidak boleh dibayar dengan risiko yang semestinya bisa dicegah,” tegas Tubagus.
LIMA TUNTUTAN FAKTA INDONESIA
1. Presiden dan kementerian terkait: dalam 30 hari, buka peta kerja pengendalian GGL dan penyelesaian regulasi cukai MBDK, dengan penanggung jawab, tahapan, dan tenggat yang dapat diawasi publik.
2. Kemenkes dan BPOM: jadikan Nutri Level pijakan menuju label peringatan yang tegas dan mudah dipahami; tetapkan standar berbasis bukti, uji pemahaman konsumen, dan kuatkan perlindungan anak dari pemasaran pangan tinggi GGL.
3. Pemerintah pusat dan daerah: bantu keluarga mengalihkan belanja rokok untuk kebutuhan bergizi melalui layanan berhenti merokok, pengendalian promosi dan akses rokok, serta edukasi keluarga tanpa stigma.
4. BGN dan otoritas pengawasan: pastikan dapur MBG memenuhi standar keamanan dan mutu gizi; buka hasil pengawasan, sediakan pengaduan, dan pertanggungjawabkan setiap pelanggaran sesuai hukum.
5. Pemerintah daerah: dekatkan pangan segar yang terjangkau melalui pasar rakyat, bantuan pangan bermutu, kantin sehat, dan air minum aman. Libatkan petani serta usaha lokal; cegah konflik kepentingan dalam penyusunan kebijakan.
“Hari Pangan Sedunia harus berarti ada telur di piring anak, air minum aman di sekolah, dan informasi jujur saat keluarga berbelanja. Negara harus berani melindungi uang belanja dan kesehatan rakyat, sekalipun harus berhadapan dengan kepentingan industri,” tutup Tubagus. (***)
