Jakarta, JNcom – Perkumpulan Organisasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (POPSI) menyatakan dukungan penuh terhadap upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri bersama penyidik Polda Metro Jaya dalam mengusut setiap dugaan tindak pidana korupsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebagaimana diketahui, kedua institusi POLRI tersebut berkolaborasi untuk mengusut perkara besar atas dugaan perantara perkara di jajaran Pidsus Kejaksaan Agung (Kejagung) RI yang kemudian mengakibatkan defisit batubara untuk PLN yang kemudian berakibat fatal pada kebutuhan listrik masyarakat.
Mansuetus Darto, ketua Umum POPSI menegaskan, penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih (clean governance) dan berintegritas. Oleh karena itu, lanjut Darto, tidak boleh ada pihak mana pun yang memperoleh perlakuan istimewa, dilindungi, atau dianggap kebal terhadap proses hukum. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.
POPSI juga mendorong agar proses penyidikan tidak berhenti pada satu perkara saja, tetapi dikembangkan secara menyeluruh terhadap berbagai perkara lain yang berkaitan dengan tata kelola sektor perkebunan kelapa sawit, termasuk penanganan penyitaan kebun sawit dalam kawasan hutan apabila ditemukan dugaan pelanggaran hukum yang melibatkan pihak mana pun. Setiap dugaan keterlibatan oknum dari institusi mana pun hendaknya diusut, oknum pelaku harus mau bekerjasama untuk membuka seluas-luasnya kasus tersebut kepada Kostas Tipikor POLRI.
Sebagai organisasi yang mewakili kepentingan petani kelapa sawit, POPSI berharap proses penegakan hukum mampu menciptakan kepastian hukum, memperbaiki tata kelola sektor perkebunan, serta melindungi hak-hak petani yang selama ini menghendaki adanya sistem yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.
POPSI juga mendorong semakin kuatnya kolaborasi antarpenegak hukum, khususnya Korps Tipikor Polri dan jajaran penyidik Polda Metro Jaya, dalam mengungkap berbagai perkara korupsi yang berdampak luas terhadap kepentingan masyarakat dan negara. Sinergi yang kuat, profesional, dan bebas dari intervensi merupakan kunci keberhasilan pemberantasan korupsi.
Untuk itu, POPSI memohon dukungan dan komitmen penuh Bapak Presiden Republik Indonesia agar memberikan penguatan kepada aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya secara independen, profesional, dan tanpa pandang bulu, sehingga upaya pemberantasan korupsi dapat berjalan lebih efektif demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berkeadilan. (**)
