Jakarta, JNcom – Puluhan masyarakat adat Papua yang tergabung dalam Forum Pemilik Hak Sulung (FPHS) Tsingwarop mendatangi Kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Jakarta, Rabu (1/7/2026). Kedatangan mereka bertujuan untuk mempertanyakan kejelasan terkait surat permohonan audiensi resmi yang telah dilayangkan sebelumnya kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus mempertanyakan tindak lanjut dari hasil pertemuan dan Rapat Koordinasi Divestasi 10% Saham PT Freeport Indonesia untuk Provinsi Papua yang telah dilaksanakan pada 9 Februari 2026 lalu di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Rombongan yang diterima oleh Kementerian BUMN dalam pertemuan diwakili oleh Arnold Beanal (Ketua LMA TSINGWAROP), Litinus Niwilingame (Tokoh Pengurus FPHS), Elfinus J Omaleng (Sekretaris II FPHS), Markus Beanal (Tokoh Pengurus FPHS), dan Servianus Janampa (Kepala Suku FPHS).

Dalam pertemuan tersebut, Tokoh Pengurus FPHS, Litinus Niwilingame menjelaskan bahwa pihaknya mempertanyakan status hak saham untuk rakyat sebesar 10 persen. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, ia meminta Kementerian BUMN segera menghadirkan pihak-pihak terkait seperti Kemenko Perekonomian, Kementerian Investasi, Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, Gubernur Papua, Bupati Mimika MIND ID dan PT Papua Divestasi Mandiri.

“Dalam pertemuan ini kami meminta Kementerian BUMN segera mengeluarkan undangan dengan menghadirkan semua pihak terkait. Kami menunggu undangan tersebut sesegera mungkin agar masalah segera terselesaikan. Masyarakat datang kesini untuk menjemput yang 10 persen,” ujar Litinus.

Ia mendesak Negara harus jujur dalam permasalahan ini dan menjelaskannya kepada rakyat Papua.

“Masyarakat Papua sedang menunggu haknya karena mereka adalah pemilik harta karun di wilayahnya. Seharusnya Negara patut menghormati rakyat Papua,” tegasnya.

Litinus mengatakan pihaknya memberikan tenggat waktu selambat-lambatnya hari ini mendapat jawaban pasti dan undangan resmi dari pihak terkait.

“Jika tidak kami akan datang lagi kemari dengan massa FPHS Tsingwarop yang lebih banyak untuk mendesak penyelesaian divestasi 10% saham PT Freeport Indonesia,” tegas Litinus.

Masyarakat adat yang mengawal hak-hak atas tanah ulayat dan kepemilikan saham ini menilai perlunya komunikasi langsung dengan pemangku kebijakan strategis. Langkah mendatangi Kementerian BUMN dilakukan guna mendorong percepatan respons serta koordinasi lintas kementerian terkait hak-hak adat mereka.

“Kami datang secara damai dan resmi untuk menagih hak komunikasi kami. Surat audiensi sudah kami kirimkan, namun hingga hari ini belum ada jawaban konkret terkait waktu pertemuan dengan Menteri BUMN,” ujar perwakilan FPHS Tsingwarop, Elfinus Omaleng di lokasi.

FPHS Tsingwarop menegaskan bahwa transparansi, pelibatan masyarakat lokal, dan pemenuhan hak sulung atas aktivitas investasi di tanah Papua harus menjadi prioritas utama pemerintah.

Mereka berharap Kementerian BUMN dapat menjembatani kebuntuan komunikasi ini agar aspirasi masyarakat adat Papua dapat didengar langsung oleh jajaran menteri terkait.

Sebelumnya pada hari Selasa (30/6/2026), perwakilan FPHS Tsingwarop mendatangi Kementerian Investasi dan bertemu dengan salah satu Direktur di Kementerian untuk membicarakan penyelesaian divestasi 10% saham PT Freeport Indonesia. (***)