Rabat, JNcom – Melansir mapnews.ma, Kantor Kerajaan Maroko menyatakan mandat Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Referendum di Sahara Barat (MINURSO) tidak diperpanjang oleh Dewan Keamanan PBB saat pertemuan pada Jumat (30/10/2026).
Dalam pernyataan resminya, Kantor Kerajaan Maroko menyebut keputusan tersebut sebagai perkembangan besar dan langkah signifikan menuju penyelesaian definitif persoalan Sahara Maroko di PBB.
Keputusan itu juga bertepatan dengan peringatan Hari Persatuan atau Unity Day yang dicanangkan Raja Mohammed VI.
Momentum tersebut disebut sebagai simbol perubahan pendekatan dalam menangani persoalan Sahara, dari sekadar pengelolaan konflik menuju transformasi mendasar.
Kantor Kerajaan Maroko memperkirakan keberadaan MINURSO di provinsi-provinsi selatan kerajaan, termasuk personel, kendaraan, peralatan, dan simbol-simbolnya, akan dihentikan dalam beberapa hari mendatang.
Pernyataan itu menyebut berakhirnya mandat MINURSO sebagai penutup babak selama 35 tahun.
Maroko menilai misi tersebut telah menjadi instrumen internasionalisasi sengketa regional terkait pemulihan wilayah Saharanya.
Maroko juga berpandangan bahwa tidak diperpanjangnya mandat MINURSO seharusnya mengakhiri pembahasan persoalan Sahara Maroko dalam agenda Dewan Keamanan PBB.
Pertemuan berkala dalam laporan Sekretaris Jenderal PBB, serta pengarahan utusan pribadinya dinilai tidak lagi diperlukan.
Proses politik PBB yang selama ini diwarnai kebuntuan dan perbedaan pandangan antarpihak juga disebut akan ditangguhkan. Maroko menyatakan langkah serupa akan segera dilakukan di badan-badan PBB lainnya.
Meski menyambut baik perkembangan tersebut, Maroko menegaskan tetap berkomitmen terhadap gencatan senjata dengan tetap menghormati integritas teritorial, keamanan nasional, dan ketenteraman warga negaranya.
Pernyataan tersebut juga menegaskan bahwa upaya diplomatik yang diprakarsai Raja Mohammed VI akan terus berlanjut di tingkat bilateral dan regional.
Menurut Kantor Kerajaan Maroko, lebih dari dua pertiga negara anggota PBB, termasuk anggota tetap Dewan Keamanan dan sejumlah kekuatan berpengaruh, telah memberikan dukungan terhadap otonomi di bawah kedaulatan Maroko sebagai satu-satunya kerangka penyelesaian sengketa regional tersebut. (Popi)
