Rusmadi Kepala Dinas Kehutanan Provisi Kalimantan Timur
Kaltim, JNcom — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan keseriusannya dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Timur. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, Rusmadi, turun langsung ke lapangan memimpin upaya pemadaman karhutla di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto, Selasa (1/9/2026).
Rusmadi mengatakan, pemadaman dilakukan bersinergi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Tahura, dan tim dari Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). “Operasi di lapangan sering kali mengharuskan petugas berjibaku hingga tengah malam bahkan sampai waktu subuh,” ujar Rusmadi saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (2/9/2026).
Rusmadi menjelaskan, meskipun kewenangan pengelolaan Tahura Bukit Soeharto saat ini telah beralih sepenuhnya kepada Otorita IKN, Dinas Kehutanan Kaltim tetap menunjukkan komitmennya untuk membantu penanggulangan karhutla.
Menurutnya, persoalan kebakaran hutan dan lahan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor.
Ketua DPD Alinsi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara Komando Garuda Sakti Provisi Kalimantan Timur
Untuk mempercepat respons ketika titik api terdeteksi, Dinas Kehutanan Kaltim juga telah menyiagakan personel, armada, serta sarana dan prasarana di sejumlah pos strategis.
Salah satunya berada di Pos Kilometer 45 Tahura Bukit Soeharto. Penempatan kekuatan di lokasi strategis tersebut diharapkan mampu memangkas waktu respons sehingga tim dapat segera bergerak menuju titik api dan melakukan pengepungan sebelum api meluas.
Tak hanya mengandalkan kesiapan personel, Dinas Kehutanan Kaltim juga mengoptimalkan dukungan pembiayaan melalui dana karbon Forest Carbon Partnership Facility (FCPF). Sebesar Rp5 miliar telah direalisasikan untuk mendukung kebutuhan darurat pengendalian karhutla.
“Dana FCPF sebesar Rp5 miliar direalisasikan untuk memenuhi kebutuhan darurat karhutla, seperti operasional lapangan, konsumsi, obat-obatan, dan fasilitas peralatan tim,” jelas Rusmadi.
Pemerintah juga tengah membahas kemungkinan pemanfaatan sisa dana karbon dari total sekitar Rp19 miliar agar dapat diarahkan untuk mendukung penanganan karhutla lebih lanjut.
“Pemerintah saat ini tengah mengupayakan pembahasan sisa dana karbon dari Rp19 miliar agar dapat digunakan khusus untuk penanganan karhutla lebih lanjut,” katanya.
Kekuatan pengendalian karhutla di Kaltim juga diperkuat lebih dari 5.000 anggota Masyarakat Peduli Api (MPA) yang tersebar di 10 kabupaten dan kota.
Rusmadi menegaskan, sinergi antara Dinas Kehutanan, TNI, Polri, BPBD, relawan, serta masyarakat menjadi bagian penting dalam menghadapi keterbatasan jumlah personel Polisi Kehutanan (Polhut).
Dengan pola kolaborasi tersebut, penanganan karhutla tidak hanya dilakukan setelah api membesar, tetapi juga diarahkan pada peningkatan kesiapsiagaan, pemantauan, respons cepat, serta pencegahan agar kebakaran tidak meluas.
Secara terpisah, Ketua DPD Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara Komando Garuda Sakti (LAI BPAN KGS) Provinsi Kalimantan Timur, Suryadi Nata, memberikan apresiasi terhadap langkah cepat Dinas Kehutanan Kaltim dalam menangani karhutla.
Menurut Suryadi, sinergi lintas sektor yang melibatkan TNI, Polri, BPBD, MPA dan unsur terkait merupakan strategi penting dalam menghadapi kondisi karhutla saat ini.
“Kami sangat mendukung kepala Dinas Kehutanan Kaltim yang secara langsung turun ke lapangan malam hari untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Tahura Bukit Soeharto,” ujar Suryadi.
Ia menilai, kehadiran langsung pimpinan di lokasi kebakaran dapat memberikan dorongan moral bagi personel yang bekerja di garis depan.
“Ketika pimpinan hadir langsung di lokasi pada malam hari, tentunya dapat memantik semangat moral bagi tim gabungan yang pantang menyerah mengendalikan api karhutla di kawasan konservasi,” katanya.
Namun, Suryadi juga meminta agar aspek penegakan hukum tidak diabaikan apabila ditemukan dugaan kesengajaan dalam pembakaran hutan dan lahan.
“Apabila ditemukan oknum yang sengaja melakukan pembakaran hutan, aparat penegak hukum hendaknya tegas mengambil tindakan sesuai ketentuan hukum,” tegasnya.
Langkah Rusmadi turun langsung ke lapangan menjadi gambaran bahwa pengendalian karhutla membutuhkan lebih dari sekadar kebijakan dan instruksi dari balik meja.
Di tengah ancaman karhutla yang masih terjadi, kesiapsiagaan personel, dukungan anggaran, armada, sarana prasarana, serta kekuatan ribuan MPA menjadi modal penting untuk memastikan setiap titik api dapat segera ditangani.
Dinas Kehutanan Kaltim pun terus mendorong kolaborasi seluruh unsur agar kebakaran tidak berkembang menjadi bencana yang lebih luas.
Bagi Kaltim, menjaga hutan bukan hanya soal mempertahankan kawasan hijau, tetapi juga melindungi masyarakat, keanekaragaman hayati, lingkungan, dan masa depan daerah.
Dan ketika api muncul di tengah malam, pesan yang ingin ditegaskan sederhana: pengendalian karhutla tidak boleh menunggu pagi. (Mul)
