Jakarta, JNcom – Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) bersama Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid dan Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti melakukan pembahasan dan penandatanganan MoU terkait dengan Program Rumah untuk Wartawan, Selasa (8/4/2025) di Kantor Kementerian PKP Lt. 21. Wisma Mandiri II, Jl. MH Thamrin No. 05 Jakarta Pusat.
Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Maruarar Sirait menyempatkan menyapa para wartawan yang hadir meliput kegiatan tersebut. Kepada wartawan, Maruarar Sirait menjelaskan bahwa Kementerian PKP berupaya merealisasikan Perumahan Bersubsidi untuk wartawan.
Ia juga memperlihatkan sejumlah proyek perumahan yang sedang berjalan diantaranya berlokasi di Bandung, Bogor, Banten. Kali ini, Pemerintah melalui Kementerian PPKP menyiapkan program subsidi rumah subsidi khusus wartawan sebanyak 1.000 unit dan untuk tahap pertama akan diserahterimakan 100 unit rumah yang ditargetkan awal Mei 2025.
“Untuk tahap pertama langsung 100 kunci untuk wartawan, ya. Sudah kami tetapkan tanggalnya,” tegas Maruarar.
Seleksi penerima rumah subsidi akan dikoordinasikan oleh Komdigi bersama Dewan Pers dan BPS, dengan kriteria utama berdasarkan penghasilan maksimal Rp 13 juta per bulan bagi wartawan berkeluarga dan maksimal Rp 12 juta per bulan bagi wartawan lajang.
Maruarar menyatakan, keterlibatan BPS dalam verifikasi data menjamin akurasi dan pemerataan bantuan rumah subsidi untuk wartawan.
Sementara itu, Kepala BPS Amalia Widyasanti menjelaskan, MoU ini melanjutkan pola serupa yang telah dijalankan untuk guru dan tenaga kesehatan. Selanjutnya, pemerintah juga menargetkan program serupa untuk buruh.
“Kami ingin statistik benar-benar menjadi bermakna dan berdampak untuk pembangunan,” ujar Amalia.
Program rumah subsidi untuk wartawan ini dinilai sebagai langkah strategis dalam meningkatkan taraf hidup jurnalis, sekaligus mendukung ekosistem pers nasional yang kuat, sehat, dan profesional. (red)
