Jakarta, JNcom – Kaukus Muda Indonesia (KMI) menekankan perlunya reformasi fundamental dalam tata kelola anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Langkah ini dinilai mendesak untuk memastikan setiap personel bekerja sesuai koridor hukum dan meminimalkan celah penyalahgunaan wewenang di lapangan.
Ketua Umum KMI, Edi Homaidi, menyatakan bahwa profesionalisme Polri tidak hanya bergantung pada pelatihan teknis, tetapi juga pada dukungan kesejahteraan dan transparansi anggaran operasional yang mencukupi hingga tingkat bawah.
”Reformasi anggaran adalah kunci untuk menutup celah terjadinya tindakan di luar hukum oleh oknum personel. Kita ingin memastikan bahwa instrumen negara ini bekerja sepenuhnya untuk perlindungan masyarakat, tanpa terdistorsi oleh kendala logistik yang kerap menjadi dalih penyimpangan,” ujar Edi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (13/5/2026).
Transparansi dan Pengawasan
KMI menyoroti bahwa alokasi anggaran yang tepat sasaran akan berkorelasi langsung dengan kedisiplinan personel. Dalam beberapa catatan diskursus publik, KMI secara konsisten mendukung program Polri Presisi, namun tetap memberikan catatan kritis terhadap perilaku oknum yang mencoreng citra institusi.
Beberapa poin penguatan yang didorong oleh KMI meliputi Optimalisasi Anggaran
1. Operasional: Memastikan dana operasional di tingkat Polsek dan Polres tersedia secara transparan untuk mencegah adanya “pendanaan mandiri” yang berisiko memicu praktik pungutan liar atau pemerasan.
2. Penguatan Fungsi Propam: Mengalokasikan anggaran khusus untuk penguatan sistem pengawasan internal dan audit berkala guna mendeteksi dini potensi pelanggaran hukum oleh anggota.
3. Kesejahteraan Berbasis Kinerja: Reformasi penggajian dan tunjangan yang kompetitif agar personel tidak mencari penghasilan tambahan melalui cara-cara yang bertentangan dengan hukum.
Menuju Polri yang Akuntabel
Edi menambahkan, KMI sebagai wadah intelektual muda berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan Polri agar tetap sejalan dengan semangat reformasi birokrasi. Hal ini penting mengingat tingginya harapan publik terhadap Polri dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
”Negara harus hadir memberikan dukungan anggaran yang kuat, namun di saat yang sama, pengawasan dari masyarakat sipil tidak boleh kendur. Polri yang kuat adalah Polri yang tunduk pada hukum dan akuntabel secara keuangan,” tegasnya.
Dukungan KMI terhadap Polri selama ini, lanjut Edi, merupakan bentuk kecintaan terhadap institusi tersebut agar terus bertransformasi menjadi lembaga yang humanis dan terpercaya di mata dunia internasional. (*)
