Jakarta, JNcom – Massa dari Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KOMAK) dan Aliansi Pemuda Mandiri (APMA) menggelar unjuk rasa di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (27/8/2024). Perwakilan aksi massa ini juga mengirim surat dukungan dan desakan kepada KPK untuk menuntaskan kasus dana hibah DPRD Jatim.
“Perlu dicatat, bahwa perkembangan kasus dugaan korupsi dana hibah ini, sudah melibatkan banyak anggota DPRD Jatim. Dimana kasus ini sudah menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua P. Simanjuntak hingga divonis 9 tahun penjara,” kata Budiman. Kordinator Lapangan aksi.
Budiman yang juga Kordinator KOMAK mengatakan, Ketua KPK diharapkan segara bertindak mengusut dan menuntaskan kasus dana hibah ini, untuk tidak ragu dan terus bekerja maksimal tanpa tekanan dan intervensi dari pihak manapun.
“Sebab kasus dana hibah DPRD Jatim ini mengunakan anggaran negara sekitar 290 Milyar Rupiah. Jadi kami meminta KPK RI untuk mengusut tuntas kasus dana hibah DPRD Jatim ini sampai ke akar-akarnya. Jangan sampai kasus ini jadi mainan isu politik yang bisa digunakan untuk kepentingan tertentu,” jelas Budiman.
Masyarakat Jember, kata dia, adalah basis kota santri dan menolak tampilkan kandidat Bacabup Jember yang terindikasi korupsi. Apalagi kalau terpilih dan malah jadi tersangka, masyarakat Jember lah yang akan dirugikan.
“Masyarakat santri Kabupaten Jember menolak Calon Bupati bermasalah dan terindikasi kasus korupsi. Jadi kami mohon jangan sampai di Jember terpilih calon-calon Bupati yang bermasalah dan tidak memiliki integritas,” ujar Budiman.
Terakhir aksi ini membubarkan diri secara tertib jam 13.30 WIB dengan didampingi aparat kepolisian. Budiman selaku Korlap Aksi KOMAK dan APMA menghimbau massa membubarkan diri dan langsung mengirim surat desakan ke bagian admin kantor KPK.
“Kami massa KOMAK dan APMA juga sudah mengirim surat desakan dan dukungan kepada KPK RI untuk mengusut tuntas kasus dana hibah DPRD Jatim. Semoga surat kami bisa direspon dengan baik oleh pimpinan KPK,” pungkasnya. (red)
