Jakarta, JNcom – Sejumlah massa yang berasal dari LSM Gerakan Oposisi Nasional (GONAS) menggelar aksi demonstrasi di depan gedung Kementerian Dalam Negeri di Jalan Merdeka Barat Jakarta, Kamis (1/8/2024).
Dalam aksinya, Ketua LSM GONAS, Mohammad Egino mendesak Menteri Dalam Negeri untuk mengganti Pj Walikota Kendari yang dinilai menyalahgunakan APBD dan mempertanyakan aliran dana PTT sebesar Rp.100 milyar. Selain itu, ia juga meminta Mendagri untuk mengabulkan surat DPRD Kota Kendari yang disampaikan ke Mendagri.
Ditempat yang sama, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Kendari yang juga sebagai Ketua Pansus, Laode Azhar mengatakan, aksi digelar karena adanya perubahan belanja modal yang dilakukan tanpa meminta persetujuan DPRD Kota Kendari.
“Memang terjadi perubahan APBD sesuai kehendaknya tanpa persetujuan/ konfirmasi ke DPRD dan ini luar biasa tentunya. Banyak kegiatan-kegiatan baru yang dilakukan, salah satunya pendestrian,” ujar Laode.
Ia mengaku mengetahui adanya perubahan setelah melihat langsung salah satu pekerjaan di lapangan, yang kemudian dilakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait untuk meyakinkan.
“Tindakan tersebut telah melanggar peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, massa aksi masih bertahan di depan kantor Kemendagri karena pihak dari Kemendagri belum ada yang bersedia menemui para demonstran. LSM GONAS meminta waktu 7 hari ke depan bisa mendapatkan jawaban. (red)
