Jakarta, JNcom – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2024 menimbulkan gejolak akibat adanya kecurangan diberbagai sekolah. Kemendikbudristek juga mengakui sistem yang sekarang diterapkan baik jalur prestasi maupun zonasi selalu menuai kritik dari masyarakat setiap tahunnya. Masalah klasik ini harus dipecahkan bersama seperti menambah sekolah SPM/SMA di setiap kab/kota di Indonesia bahkan perwakilan DPR RI meminta kembali ke NEM (Nilai Ebtanas Murni).
Menurut Prof Sumaryoto sebetulnya masalahnya sederhana, yang jelas aturan itu sudah dipertimbangkan matang-matang melalui suatu proses, sekarang implementasinya dilapangan itu tidak sesuai dengan aturan yang ada, itulah awal dan asal muasal terjadinya kegaduhan, seperti zonasi sudah ada batasannya berapa kilo meter radiusnya lalu dibuktikan dengan KTP dan KK. Kemudian jalur berikutnya jalur prestasi dan jalur keahlian khusus sepanjang sudah jelas dan diikuti tidak ada masalah. Tapi yang jelas apa yang diprioritaskan adalah zonasi atau prestasi.
“Dalam Permendikbud No 1 tahun 2021 sudah jelas urutan aturannya yang diprioritaskan zonasi kalau prestasi tidak adil bagi siswa yang jarak/ radiusnya dekat sekolah,” ujar Prof Sumaryoto kepada JURNALNUSANTARA.COM, di Jakarta, Sabtu (06/07/2024).
Lebih jauh Prof Sumaryoto menyebut mendirikan sekolah dasarnya kebutuhan masyarakat sekitar jika mengacu dalam rangka memberikan kesempatan belajar skala prioritasnya adalah zonasi.
“Prinsipnya dalam rangka pemerataan pendidikan sesuai dengan jumlah penduduk yang adil adalah zonasi,” imbuhnya.
Dikatakan Prof Sumaryoto dalam penggunaan zonasi harus cermat terhadap rentannya ketentuan persentase / quota yang sudah ditentukan. Seperti Jika 60 persen untuk zonasi, maka 40 persen untuk jalur prestasi atau jalur lain. Di sinilah yang berpotensi untuk terjadi ketidakjujuran.
“Yang tidak adil jika zonasi dikalahkan dengan jalur prestasi disitulah letak persoalannya sementara peserta zonasi lebih dari 60 karena jumlah penduduk padat,” terangnya.
Untuk pemerataan pendidikan dan berkeadilan tambah Prof Sumaryoto Jalur zonasi masih layak dan tepat dipertahankan.
“Kalau alasannya masuk SMA unggulan tidak signifikan karena semangat yang dibangun pemerataan pendidikan,” tandasnya. (s handoko)
