Morowali, JNcom – Belakangan ini beredar informasi terkait upaya segelintir orang agar jasa pelayanan di Pelabuhan Bungku dikembalikan ke Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Informasi ini sangat menganggu di kalangan para pengguna jasa khususnya di Pelabuhan Bungku.
Dua pengguna jasa angkutan laut ini mengaku sudah nyaman dengan pelayanan di Pelabuhan Bungku Morowali. Namun rasa nyaman yang telah dinikmati mulai terusik.
“Yang jelas kami menolak dan akan melakukan aksi protes bila urusan administrasi pelayanan jasa angkutan laut harus jauh-jauh pergi ke Morowali Utara,” ungkap Haedar.
Pria asal Desa Matarape Kecamatan Bungku Pesisir sangat keberatan. Ia beralasan jarak tempuh ke Morowali Utara kurang lebih 250 km. Sementara bila pelayanan di Bungku, ia hanya membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam.
“Coba kembali ke Morowali Utara. Berapa lama jarak tempuh untuk sampai di sana. Kan tidak praktis dan pasti lebih banyak habiskan waktu di perjalanan. Selain itu juga administrasi kantor pada jam 22,00 Wita sudah tutup,” keluhnya.
Sedangkan di sini, (Pelabuhan Bungku) pelayanan 1×24 jam. Pelayanannya juga bagus karena petugasnya ramah dan sabar meski ditemui pada tengah malam”, tambah Haedar.
Informasi yang diperoleh, untuk mempermudah customer, pihak otoritas Syahbandar Bungku, membuka pelayanan selama 1 x 24 jam. Untuk tugas tersebut dibagi dalam lima shift malam dan dikoordinir oleh seorang Perwira Jaga.
Lantaran adanya kemudahan ini, membuat Haedar dan pengguna jasa lainnya tidak akan tinggal diam. Mereka mengancam akan melakukan aksi demo ke Pemerintah Kabupaten serta DPRD setempat untuk memperjuangkan aspirasi para pengguna jasa pelayanan kemaritiman.
“Kami akan turun aksi untuk mempertahankan agar pelayanan tetap di pelabuhan Bungku Kabupaten Morowali. Bayangkan betapa ribetnya kami harus ke Morowali Utara,” kesal Haedar seraya menarik napas dalam-dalam membayangkan dampak dari informasi tersebut.
Pengguna jasa lainnya juga ikut berkomentar mempertanyakan manfaat & tujuan dasar pemekaran itu sendiri. “Padahal kami sudah menikmati hasil dari pemekaran ini, dilain sisi kami sebagai orang awam bingung juga, “apa sih masalahnya sehingga mau dipindah lagi pengawasannya, kalau demikian malah membuat kami susah lagi & mundur kebelakang, bagaimana sih cara kita bernegara?”, ujar A. Fajar.
“Bila perlu kami akan ke Jakarta mendatangi Kementerian Perhubungan dalam hal ini Dirjen Perhubungan Laut untuk menyampaikan aspirasi kami,” tambahnya dengan nada serius.
Keresahan para pengguna jasa sudah mendapatkan respon dari Pemerintah Kabupaten dan DPRD Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Media akan segera melakukan konfirmasi terhadap pihak-pihak terkait, sekaitan dengan keresahan para pengguna jasa pelayanan di Pelabuhan Bungku, Morowali, Sulawesi Tengah.
Sebelumnya pelayanan jasa angkutan laut berpusat di Morowali Utara. Namun seiring dengan semangat pemekaran, Pelabuhan Bungku sejak 2023 menjadi otonom dan mandiri, status ini tidak lepas dari sinergi antara Pemerintah Kabupaten Morowali dan Kementerian Perhubungan dengan semangat pendekatan pelayanan yang efisien serta ekonomis.
Pelabuhan yang terletak di Kelurahan Marsaoleh, Kecamatan Bungku Tengah ini baru beroperasi kurang lebih satu tahun. Kendati demikian, para pengguna jasa di wilayah Morowali sudah merasakan asas manfaatnya.
“Siapa pun akan kami lawan bila mengusik kenyamanan kami saat sekarang ini dalam pengurusan administrasi kemaritiman di Pelabuhan Bungku Morowali,” tegas Haedar diamini A. Fajar. (***)
