Jakarta, JNcom – Dalam Rangka Peringatan HARDIKNAS 2023 yang jatuh pada tanggal 2 Mei 2023 yang lalu, Himpunan Sekolah dan Madrasah-Islam Nusantara (HISMINU) mengadakan Halal Bi Halal pasca Idul Fitri 2023 yang diselenggarakan di Gedung Graha Bima Juara Jakarta secara Hybrid, Selasa (9/5/2023).
Dalam Acara Halal Bi Halal HISMINU ini juga diselenggarakan Talkshow dengan menghadirkan dua pembicara yaitu Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroq, MA (Pembina HISMINU, INF, Ladismu, P2MI) bersama KH. Z. Arifin Zunaidi (Ketum PP HISMINU). Acara juga dihadiri para pengurus HISMINU dan tamu undangan..
“Banyak hal yang membuat kita belum bisa melaksanakan ‘Merdeka Belajar’ secara total yaitu melihat dari gurunya baik kualitas maupun kuantitas yang belum memadai. Dari 2,9 juta jumlah Guru di seluruh Indonesia, 1,7 juta adalah Guru negeri dan 1,2 juta adalah Guru swasta yang dari latar belakang pendidikannya hanya 71% memiliki ijasah S1 sedangkan 29 % sisanya tidak memiliki ijasah S1,” ujar KH. Z. Arifin Zunaidi.
Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroq, MA (Buya Said) dengan nada searah juga menjelaskan dengan tenaga didik yang masih banyak belum memiliki ijasah S1, ditambah dari segi kualitas juga banyak sekali guru yang mengajar tidak sesuai dengan bidangnya.
“Kekurangan jumlah guru di daerah pedesaan, perkotaan maupun daerah terpencil juga cukup memprihatinkan, kalau di daerah pedesaan tercatat jumlah kekurangan guru sekitar 37%, perkotaan 31% dan daerah terpencil 60%, jadi kalau dirata-rata total jumlah kekurangan guru di seluruh Indonesia sekitar 40%,” katanya.
Masih kata Said, sedangkan kualitas pendidikan guru-guru di Madrasah yaitu guru Matematika, Bahasa Inggris dan guru Olahraga, masih belum memenuhi standar.
“Jadi bagaimana mereka bisa mendapatkan Merdeka Belajar dengan sebaik-baiknya padahal Merdeka Belajar menurut Ki Hadjar Dewantara itu adalah “belajar yang memerdekakan”. Kalau kita tidak cepat mengatasi hal ini maka sumber daya manusia (SDM) guru Indonesia saat ini akan sangat tertinggal jauh dengan negara Asia Tenggara lainnya yang diteliti mengenai kualitas pendidikannya dari 12 negara tersebut kita ada diurutan 12 atau dibawah negara Vietnam”.
“Adapun kalo dilihat dari Human Development Index (HDI) juga sangat jauh dari 57 negara kita berada diperingkat 54, sementara di era globalisasi ini yang namanya daya saing di dunia pendidikan di seluruh dunia Indonesia lemah. Dan kalau kita tidak segera memperbaiki pendidikan kita mungkin kita tidak menjadi Bangsa yang besar”.
Ketua Umum HISMINU kembali menjelaskan dirinya sangat senang ketika Presiden Jokowi meminta masukan dan saran dari para aktivis pendidikan.
“Saya sebagai Ketum HISMINU juga diundang Presiden untuk memberi masukan-masukan di bidang Pendidikan dan ternyata langsung ditindak lanjuti oleh Presiden Jokowi antara lain adalah soal revisi UU Sisdiknas (UU No.20 tahun 2023) karena permasalahannya bukan di UU tersebut tapi bagaimana pelaksanaannya. Dimana setiap pergantian Menteri Pendidikan selalu berubah kebijakannya maupun Peraturan Menteri yang mulai dari sebelumnya Menteri Anies Baswedan hingga Menteri Nadiem Makarim saat ini selalu berubah-ubah. Salah satu contohnya adanya penerapan pasal Omnibuslaw dibidang pendidikan kita menentang dengan adanya ekslusivitas sekolah-sekolah di kawasan elit salah satunya ekslusivitas sekolah Islam yang sebenarnya tidak banyak jumlahnya bila dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang tidak ekslusif. Sedangkan pengertian dari ekslusif bahwa sekolah itu hanya dikhususkan untuk murib beragama Islam padahal di sekolah kami ada juga murid beragama non muslim walaupun sekolah tersebut bayaran SPP nya murah sekali hingga sampai ada guru Madrasah bergaji 50 ribu/bulan”.
“Harapan dari Hardiknas 2023 ini dengan ditetapkan berdasarkan lahirnya Ki Hadjar Dewantara ini, mari kita ambil semangat dari Ki Hadjar Dewantara untuk memajukan pendidikan Indonesia baik konsep sistem pendidikan yang sudah dilansir beliau sangat bagus kalo diterapkan secara murni konsekuen dan lebih baik lagi di Dunia Pendidikan Nasional,” tutupnya. (Chris)
