Jakarta, JNcom – Pengamat politik Datuk Rizal Muhammad berpandangan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak perlu mengundurkan diri dari jabatannya meskipun belakangan muncul berbagai polemik dan desakan yang mempertanyakan posisinya.
Menurut Datuk Rizal, Gibran telah memperoleh mandat langsung dari rakyat melalui proses Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Karena itu, masa jabatan lima tahun yang telah dipercayakan kepadanya harus dihormati dan dijalankan sesuai ketentuan konstitusi.
“Menurut saya, Pak Gibran tidak perlu mengundurkan diri. Bagaimanapun, beliau sudah mendapatkan mandat dari rakyat untuk menjadi Wakil Presiden selama lima tahun. Jadi, kalau ada pihak-pihak yang meminta atau mendesak beliau mundur, saya tidak sependapat,” ujar Datuk Rizal, Selasa (10/11/2026).
Ia menilai, berbagai persoalan yang kembali dipersoalkan setelah Gibran dinyatakan terpilih tidak semestinya dijadikan alasan untuk menggugurkan mandat rakyat yang telah diberikan melalui pemilu.
Datuk Rizal juga menyinggung polemik terkait dokumen pendidikan Gibran. Menurutnya, persoalan tersebut tidak seharusnya dipandang secara sepihak, terlebih apabila seluruh persyaratan pencalonan telah melalui proses pemeriksaan dan dinyatakan memenuhi ketentuan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Yang terpenting adalah ketika seseorang mencalonkan diri, ada aturan dan persyaratan yang harus dipenuhi. KPU sebagai penyelenggara pemilu sudah menjalankan kewenangannya dan menetapkan hasil pemilihan. Ketika proses itu telah dinyatakan sah, maka hasilnya harus dihormati,” ungkapnya.
Ia menegaskan, Indonesia merupakan negara hukum yang harus mengedepankan aturan konstitusional, bukan tekanan politik ataupun demonstrasi yang menurutnya berpotensi ditunggangi kepentingan kelompok tertentu.
Datuk Rizal menjelaskan, pengunduran diri seorang Wakil Presiden maupun pemberhentiannya dari jabatan harus mengikuti mekanisme yang diatur dalam konstitusi. Ia menyebut faktor kesehatan, pengunduran diri atas kehendak sendiri, serta mekanisme pemakzulan atau impeachment sebagai hal-hal yang memiliki ketentuan hukum tersendiri.
“Kalau memang ada persoalan, silakan diselesaikan melalui jalur hukum dan mekanisme konstitusi. Bukan dengan tekanan atau demonstrasi yang bertujuan untuk kepentingan kelompok tertentu. Kita ini negara hukum Pancasila, sehingga semua harus berjalan berdasarkan aturan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Datuk Rizal mengingatkan agar lembaga-lembaga negara, termasuk DPR, tetap menjalankan fungsi dan kewenangannya sesuai konstitusi. Ia meminta agar setiap langkah politik tidak diarahkan untuk memenuhi kepentingan pihak tertentu, melainkan benar-benar mempertimbangkan kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia.
Terkait kemungkinan DPR mendorong proses pemakzulan terhadap Gibran, Datuk Rizal mengatakan bahwa setiap langkah tersebut harus diserahkan kepada mekanisme hukum dan lembaga negara yang berwenang.
“Kalau DPR ingin melanjutkan proses pemakzulan, silakan. Tetapi harus diingat, kita memiliki aturan hukum dan mekanisme konstitusi. Jangan sampai ada kepentingan tertentu yang justru mengabaikan prinsip negara hukum,” katanya.
Di sisi lain, Datuk Rizal menyampaikan penilaiannya bahwa Gibran memiliki karakter dan gaya komunikasi politik tersendiri. Ia menilai penampilan Gibran dalam debat Pilpres 2024 menunjukkan kemampuan menghadapi dinamika politik dan kompetisi demokrasi.
Menurutnya, perbedaan gaya komunikasi Gibran dengan tokoh politik lainnya bukan alasan untuk meragukan kapasitasnya dalam menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden.
“Kalau kita melihat debat waktu itu, Gibran memiliki cara tersendiri dalam menyampaikan gagasan dan menghadapi lawan debat. Menurut saya, Gibran merupakan pilihan yang tepat dalam kontestasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden,” tuturnya.
Menutup pernyataannya, Datuk Rizal mengajak seluruh elemen bangsa, khususnya para elite politik dan anggota DPR, untuk mengedepankan kepentingan nasional serta menjaga stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara.
Ia berharap perbedaan pandangan politik tidak berkembang menjadi upaya saling menjatuhkan yang justru berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan.
“Marilah kita menjadi rakyat Indonesia yang baik. Kita adalah negara hukum Pancasila. Mari bersama-sama menghormati hukum dan melangkah ke depan. Jangan ada tujuan-tujuan tertentu untuk kepentingan orang lain. Yang harus kita utamakan adalah rakyat dan masa depan bangsa,” pungkas Datuk Rizal.***
