Jakarta, JNcom – Puluhan massa dari Presidium Mitra BGN Indonesia menggelar aksi bungkam di depan gedung Badan Gizi Nasional (BGN). Dalam aksinya, massa meminta kepastian mengenai status SPPG yang disuspend, nasib investasi mitra, dasar dan mekanisme kebijakan suspend, keberlanjutan kerja sama dengan BGN, penyelesaian beban pembiayaan selama operasional dihentikan.
Presidium Mitra BGN Indonesia juga menyatakan memulai gerakan “Suspend BGN” sejak 5 Oktober 2026. Langkah ini diambil setelah berbagai upaya menyampaikan persoalan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dinilai belum menghasilkan kepastian.
Gerakan tersebut akan terus dilakukan hingga ada kejelasan dan penyelesaian yang dianggap adil bagi mitra yang telah berinvestasi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sebelumnya, mitra telah menyampaikan aspirasi melalui berbagai jalur, termasuk Aksi Panca Mitra pada 1 Oktober 2026 di depan DPR RI dan pertemuan dengan pimpinan DPR RI. Mitra juga meminta difasilitasi bertemu dengan Kepala BGN.
“Semua upaya sudah kami lakukan. Kami sudah datang ke DPR, menyampaikan persoalan mitra dan meminta dipertemukan dengan Kepala BGN. Namun sampai hari ini kepastian itu belum terwujud,” ujar salah seorang anggota Presidium Mitra BGN Indonesia, Selasa (6/10/2026).
Sebagai bentuk kekecewaan, mitra melakukan aksi simbolik menutup mulut dengan lakban. Aksi itu menjadi simbol bahwa suara mitra dinilai belum mendapatkan jawaban yang memberikan kepastian.
“Hari ini kami memilih bungkam. Bukan karena kami tidak memiliki suara, tetapi karena kami merasa suara mitra belum didengar,” tegas Presidium.
Presidium menegaskan, gerakan ini bukan penolakan terhadap MBG. Mitra tetap mendukung program tersebut. Yang dituntut adalah kepastian atas status SPPG, kebijakan suspend, keberlanjutan kerja sama, serta perlindungan terhadap investasi yang telah dikeluarkan.
Menurut mitra, ketika operasional SPPG dihentikan atau ditangguhkan, kewajiban tetap berjalan. Cicilan, biaya bangunan, peralatan, dan tenaga kerja tetap menjadi beban.
“Bagi mitra, persoalan ini bukan sekadar soal keuntungan, tetapi menyangkut investasi, pembiayaan, tenaga kerja, keluarga, dan keberlanjutan usaha. Kami tidak meminta dikasihani. Kami meminta keadilan.” pungkasnya. (**)
