Jakarta, JNcom – Mantan Ketua KPK Abraham Samad berpendapat bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak hanya sekedar omon-omon, tetapi perlu strategi, design dan road map yang jelas. Menurutnya, jika pemberantasan korupsi dilakukan tanpa ketiga hal tersebut maka menjadi tidak bermakna.
“Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia harus dilakukan secara luar biasa, tidak hanya dilakukan biasa-biasa saja karena secara anatomi termasuk sistemik sehingga menjadi extra ordinary,” ujar Abraham Samad, Kamis (27/8/2026), dalam acara diskusi publik di kawasan Senen, Jakarta Pusat.
Ia menambahkan bahwa problematik terbesar dalam pemberantasan korupsi di Indonesia ada dua yaitu kemampuan mengendalikan oligarki dan kemampuan memperbaiki criminal justice system.
“Sehebat apapun kita melakukan pemberantasan korupsi, jika dua hal ini tidak mampu dilakukan maka dipastikan pemberantasan korupsi tidak akan berhasil,” ungkapnya.
Menyikapi desakan pengesahan RUU Perampasan Aset, ia sepakat agar segera disahkan menjadi Undang-undang dan dilaksanakan. Namun demikian, problematik yang dihadapi Indonesia adalah terkait criminal justice system.
“Jika criminal justice system tidak segera diperbaiki atau masih terjadi penyalahgunaan wewenang kekuasaan, maka saya sangat mengkhawatirkan UU Perampasan Aset akan menjadi bahan jual beli oleh oknum. Oleh karena ini, khusus untuk UU Perampasan Asetsangat perlu kehati-hatian,” pungkasnya.
Sementara itu, Praktisi hukum Denny Indrayana menyoroti persoalan konstitusi dan korupsi sebagai dua indikator utama dalam menilai pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Saya tidak berharap banyak karena sedari awal sudah muncul persoalan terhadap konstitusi dan pemberantasan korupsi. Dalam konteks Pemilu 2024, sudah ada persoalan serius dalam menghadirkan pemilu yang bebas, jujur, dan adil,” imbuhnya. (red)
