Jakarta, JNcom – Menyikapi kondisi saat ini, KOPSINDO (Komunitas Penggerak Potensi Indonesia) menyampaikan kritik terbuka terhadap arah kebijakan Pemerintahan. Ketua Umum Kopsindo, Drs. Rambun Sunardi, Ak, M.Si menilai, kebijakan yang ada saat ini belum berpihak kepada rakyat sehingga berpotensi melemahkan demokrasi dan kesejahteraan.
“Kami menilai sejumlah kebijakan yang dijalankan belum berpihak pada kebutuhan mendasar rakyat dan berpotensi melemahkan demokrasi serta kesejahteraan masyarakat,” ujar Rambun, dalam acara Pengukuhan dan Rapat Pleno I Kopsindo di Perpustakaan Nasional Jakarta, Rabu (22/7/2026).
Ia berpendapat bahwa sejumlah permasalahan pada pemerintahan Prabowo Subianto harus segera diatasi. Permasalahan tersebut diantaranya
1. Beban Ekonomi Semakin Berat.
Kenaikan harga bahan pokok, BBM, dan tarif dasar listrik dalam 1 tahun terakhir membuat daya beli masyarakat terus tergerus. Program bantuan sosial belum mampu menjangkau kelompok rentan secara tepat sasaran.
“Kami mendesak pemerintah segera melakukan evaluasi subsidi dan memperkuat ketahanan pangan nasional, bukan hanya mengandalkan impor,” kata Rambun.
2. Penegakan Hukum Tidak Konsisten
Kopsindo menyoroti lemahnya penindakan terhadap kasus korupsi besar dan konflik kepentingan. Di sisi lain, ruang sipil untuk menyampaikan pendapat justru semakin sempit.
3. Kebijakan Pembangunan Minim Partisipasi
Proyek strategis nasional dijalankan tanpa konsultasi publik yang memadai. Dampaknya: penggusuran, kerusakan lingkungan, dan konflik agraria terus terjadi. Pemerintah harus memastikan AMDAL dijalankan sungguh-sungguh dan masyarakat terdampak diberi ganti rugi yang adil.
4. Layanan Publik Masih Jauh dari Layak
Di bidang kesehatan dan pendidikan, disparitas antara daerah masih sangat lebar. Antrian BPJS, kekurangan tenaga guru, dan mahalnya biaya kuliah menunjukkan negara belum hadir sepenuhnya. Anggaran harus diprioritaskan untuk layanan dasar, bukan proyek mercusuar.
Kopsindo menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah, yaitu:
1. Buka data anggaran secara transparan dan libatkan publik dalam pengawasan.
2. Cabut/tinjau ulang kebijakan yang memberatkan rakyat kecil.
3. Jamin kebebasan pers, mahasiswa, dan masyarakat sipil untuk mengkritik tanpa kriminalisasi.
4. Perkuat program padat karya untuk menyerap pengangguran dan menekan kemiskinan.
“Kami bukan anti-pemerintah. Kami mengkritik karena kami peduli. Negara ini milik kita bersama. Jika pemerintah tidak mendengar kritikan Kami. maka suara rakyat akan semakin keras di jalan dan di bilik suara,” ujar Rambun.
Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk mengawal pemerintahan agar tetap berada di rel konstitusi, dan mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan kelompok. (Red/Lf)
