Jakarta, JNcom – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai mempercepat transformasi pengelolaan sampah di TPST Bantargebang melalui penerapan sistem controlled landfill.
Seluruh warga Jakarta diwajibkan untuk memilah sampah dari rumah imbas ditutupnya sistem pembuangan terbuka atau open dumping di TPST Bantargebang, Bekasi pada 1 Agustus 2026 mendatang.
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) , Josephine Simanjuntak mengingatkan, keberhasilan kebijakan pemrov DKI Jakarta harus diiringi dengan edukasi pemilahan sampah secara masif kepada masyarakat.
Menurut Josephine, pembenahan di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi Jawa Barat ini merupakan langkah penting untuk mengurangi dampak lingkungan akibat praktik open dumping yang selama ini menjadi persoalan utama pengelolaan sampah di Jakarta.
Controlled landfill adalah sistem pembuangan sampah yang lebih tertata dibandingkan open dumping (membuang sampah begitu saja).
“Penerapan controlled landfill merupakan langkah maju karena pengelolaan sampah menjadi lebih tertata dan ramah lingkungan. Namun, keberhasilannya harus diimbangi dengan pengurangan sampah dari sumber melalui edukasi pemilahan sampah kepada masyarakat,” ujar Josephine Simanjuntak,.Selasa (21/7/2026).
Dia menjelaskan, Transformasi Bantargebang menuju controlled landfill merupakan langkah positif. Namun, persoalan sampah tidak akan selesai jika hanya dibenahi di hilir. Pengurangan dan pemilahan sampah harus dimulai dari rumah tangga,” ujar Josephine.
Ia mengungkapkan, selama melakukan kegiatan reses dan sosialisasi Peraturan Daerah DKI Jakarta dalam Penguatan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap produk hukum daerah pada 9-10 Juli 2026 yang lalu, ternyata masih banyak warga yang ingin berpartisipasi dalam pengelolaan sampah, tetapi terkendala minimnya fasilitas.
“Saya menemukan masih banyak lingkungan yang kekurangan sarana pemilahan sampah. Bahkan ada RW yang hanya memiliki beberapa tong sampah untuk melayani seluruh warganya. Kondisi seperti ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah,” katanya.
Masyarakat tentu siap mendukung pemilahan sampah. Namun pemerintah juga harus memastikan fasilitasnya tersedia, mulai dari tempat sampah terpilah di lingkungan hingga sistem pengangkutan yang sesuai. Edukasi dan sarana harus berjalan secara beriringan.
Josephine juga meminta Pemprov DKI memperluas sosialisasi mengenai pemilahan sampah organik, anorganik, dan limbah rumah tangga hingga ke tingkat RT dan RW.
Menurutnya, perubahan perilaku masyarakat merupakan kunci untuk mengurangi volume sampah yang setiap hari dikirim ke Bantargebang.
Diketahui, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup mulai menjalankan tahap awal penerapan controlled landfill di TPST Bantargebang. Sejak 17 Juli 2026, dua zona aktif pembuangan sampah mulai ditutup menggunakan media pelindung dan selanjutnya akan dipasang geomembrane untuk mengurangi bau, mengendalikan emisi gas, serta meminimalkan terbentuknya air lindi akibat air hujan.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Dudi Gardesi, menjelaskan sistem tersebut dilakukan dengan mengatur titik pembuangan secara bergantian setiap tujuh hari.
Area yang telah digunakan akan ditutup sementara menggunakan media pelindung sebelum dilanjutkan dengan pemasangan geomembrane, sehingga pengelolaan sampah menjadi lebih aman, terukur, dan ramah lingkungan.
Pemprov DKI juga menggandeng sektor swasta melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mempercepat penyediaan material penutup dan pemasangan geomembrane, sehingga transformasi Bantargebang tidak hanya bergantung pada pembiayaan pemerintah. (Red)
