Jakarta – Puluhan massa dari Aliansi Masyarakat Jakarta Menggugat menggelar aksi massa di depan kantor lembaga survei Poltracking Indonesia kawasan jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024).
Kordinator Lapangan Aksi, Bung Fathur Risky mengatakan, keberadaan sebuah lembaga survei sangat dibutuhkan di negara yang demokrasinya sedang tumbuh dan berkembang sepeti Indonesia.
Dengan hadirnya lembaga survei, kata Fathur, masyarakat dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam urusan kebijakan publik, layanan publik, dan juga terkait proses-proses pengambilan keputusan dan hasil dari sebuah kebijakan yang dihadirkan oleh pemerintah. Melalui survei, opini dan aspirasi masyarakat luas juga dapat diketahui untuk kemudian dianalisis sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan berikutnya.
Proses pelaksanaan pemilu, lanjutnya, baik pemilu ditingkat pusat, seperti Pilpres, maupun pemilu ditingkat daerah, seperti Pilkada, sangat membutuhkan kehadiran lembaga survei guna menseminasikan informasi terkait calon maupun memotret aspirasi pemilih terhadap sosok figur dan harapan. Lembaga survey juga berperan dalam melakukan kontrol agar kontestasi dalam pemilu tetap berjalan jujur dan adil.
Menurutnya, apa yang dilakukan oleh lembaga survei Poltracking Indonesia terkait survei opini publik di Pilkada DKI Jakarta justru mencoreng kredibilitas dan integritas lembaga survei itu sendiri yang menjunjung obyektifitas, moralitas, dan integritas sebuah lembaga survei. Sebab, Poltracking telah nyata-nyata telah melakukan pelanggaran sehingga di sidang dan dijatuhi sanksi oleh Dewan Etik oleh Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (PERSEPI).
“Kami meminta kepada Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (PERSEPI) sebagai wadah organisasi bagi lembaga survei di Indonesia, agar mengeluarkan Poltracking Indonesia karena sudah tidak lanyak dan cacat moral untuk melakukan survei di Indonesia.,” ujar Fathur.
Ia juga mendesak kepada pihak-pihak terkait, agar melarang Poltracking Indonesia untuk mempublikasikan hasil-hasil surveinya karena nyata-nyata sudah tidak dapat dipertanggungjawabkan. “Sebaiknya Poltracking Indonesia membubarkan diri dari bumi Indonesia dengan sukarela karena sudah menciderai demokrasi Indonesia dan masyarakat,” pungkasnya. (***)
