Jakarta, JNcom – Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi mengatakan bahwa pihak-pihak yang paling bertanggungjawab atas peretasan Pusat Data Nasional (PDN) sementara harus mundur atau dimundurkan dari jabatannya.
Dua pihak yang dianggap paling bertanggungjawab terhadap PDN adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
“Menteri Kominfo dan Kepala BSSN harus legowo mundur dari jabatannya atau dimundurkan oleh Presiden,” kata R Haidar Alwi, Jumat (28/6/2024).
Menurut R Haidar Alwi, mundur atau dimundurkan oleh Presiden merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kegagalan menjalankan amanat yang dipercayakan kepadanya. Selain melakukan evaluasi dan perbaikan untuk ke depannya.
“Ketegasan Presiden Jokowi sangat dibutuhkan untuk menjaga kepercayaan publik agar tidak anjlok lebih dalam lagi. Desakan publik semakin kuat dan mereka menantikan ketegasan itu,” ungkap R Haidar Alwi.
Pasalnya, peretasan terhadap PDN tidak hanya menyebabkan kerugian negara dan mengganggu pelayanan publik, tapi juga telah mengancam pertahanan dan keamanan negara.
“Ada atau tidaknya data yang bocor, peretasan terhadap PDN telah mengancam pertahanan dan keamanan negara. Segala sesuatu yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara tidak bisa ditolerir,” pungkas R Haidar Alwi. (Mul)
