Jakarta, JNcom – Klarifikasi Istana Kepresidenan terkait kabar pergantian Kapolri dianggap langkah penting demi menjaga stabilitas negara. Spekulasi liar mengenai posisi pucuk pimpinan Polri, jika dibiarkan berlarut, dinilai bisa memengaruhi kepercayaan publik dan konsolidasi internal kepolisian.
Pengamat politik menilai, dalam situasi pasca-demo besar yang masih menyisakan ketegangan, kepastian arah kepemimpinan Polri menjadi faktor krusial. Tanpa kejelasan, isu semacam ini rawan dimanfaatkan kelompok tertentu untuk memecah kepercayaan masyarakat terhadap institusi keamanan.
Kepala Staf Kepresidenan, misalnya, menegaskan bahwa informasi terkait pergantian Kapolri tidak benar adanya. Pernyataan ini dianggap sebagai bantahan resmi yang sekaligus bentuk upaya pemerintah meredam kegaduhan publik.
Ketua Kaukus Muda Indonesia (KMI), Edi Homaidi, menilai sikap Istana tersebut sangat diperlukan. “Kejelasan dari Presiden dan jajarannya penting agar publik tidak terjebak dalam spekulasi politik. Stabilitas negara harus diutamakan, apalagi di tengah agenda besar reformasi kepolisian yang sedang dibicarakan,” ujarnya, Minggu (14/9/2025).
Isu pergantian Kapolri kerap mencuat di masa-masa politik sensitif, baik saat transisi kepemimpinan maupun ketika muncul kritik terhadap Polri. Menurut pengamat, hal itu merupakan bagian dari dinamika politik, namun bila tidak diluruskan dengan tegas, bisa merusak legitimasi dan citra kepolisian.
Edi menambahkan, stabilitas Polri harus menjadi perhatian utama. “Kepolisian adalah ujung tombak dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Bila posisi Kapolri diganggu oleh isu-isu liar, maka kinerja Polri bisa terhambat,” kata Ketua KMI.
Klarifikasi ini juga menegaskan posisi Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya menyetujui pembentukan tim atau komisi reformasi kepolisian. Artinya, alih-alih mengutak-atik pucuk pimpinan, fokus pemerintah saat ini lebih kepada pembenahan institusional.
Menurut Edi, konsistensi Presiden Prabowo menjadi kunci. “Kalau Presiden tegas dengan agenda reformasi, publik akan lebih percaya bahwa perubahan yang dijanjikan tidak sekadar wacana. Klarifikasi soal Kapolri adalah sinyal bahwa Presiden ingin fokus ke arah perbaikan institusi, bukan politik jabatan,” tegasnya.
Langkah ini dinilai positif untuk meredam isu liar sekaligus menunjukkan keseriusan pemerintah menjaga kepercayaan publik. Kejelasan arah kebijakan juga memberi kepastian bagi jajaran internal Polri, yang membutuhkan ketenangan agar bisa fokus bekerja.
“Kami mengapresiasi klarifikasi Istana karena dengan itu stabilitas politik dan keamanan tetap terjaga. Ke depan, yang perlu dijaga adalah komunikasi pemerintah yang cepat, transparan, dan konsisten agar tidak ada ruang spekulasi yang bisa melemahkan kepercayaan masyarakat,” tegasnya. (*)
