Jakarta, JNcom — Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, Josephine Simanjuntak menyoroti pentingnya menghadirkan aturan yang memudahkan masyarakat memperoleh hak dan memenuhi kebutuhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Hal tersebut disampaikan Josephine saat menjadi narasumber dalam diskusi publik bertajuk “Buruh, Kerja, dan Negara: Melawan Ketimpangan, Merebut Kembali Keadilan Sosial.”
Diskusi digelar Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Pemuda Demokrat Indonesia Jakarta Timur pada Rabu, 26 Agustus 2026, di Gedung Sangkrini, Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur.
Selain Josephine, kegiatan tersebut menghadirkan anggota DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo dan Dosen Institut Sains dan Teknologi Nasional (ISTN) Jakarta, Ugik Kurniadi.
Josephine menegaskan, aturan yang dibuat pemerintah seharusnya memberikan kemudahan bagi masyarakat, bukan justru menjadi hambatan dalam memperoleh hak-haknya.
“Kita semua dengan aturan-aturan yang mempermudah kita untuk mendapatkan apa yang kita mau. Jangan sampai aturan yang dibuat justru mempersulit masyarakat untuk mendapatkan hak-haknya (red),” ujar Josephine, Komisi C DPRD DKI.
Kebijakan dan regulasi memiliki peran penting dalam menciptakan keadilan sosial. Karena itu, setiap aturan yang dibuat perlu mempertimbangkan kepentingan masyarakat, termasuk buruh dan pekerja.
Diskusi publik tersebut menjadi ruang dialog antara masyarakat, pekerja, akademisi, dan pemangku kebijakan untuk membahas berbagai persoalan ketenagakerjaan serta kondisi sosial yang masih diwarnai ketimpangan.
Kehadiran anggota DPRD DKI Jakarta dapat memberikan perspektif mengenai peran pemerintah dalam menghadirkan kebijakan yang mampu memberikan perlindungan dan kepastian bagi masyarakat.
Tema diskusi juga menyoroti berbagai persoalan yang dihadapi buruh dan pekerja, mulai dari kesejahteraan, kesempatan kerja, perlindungan pekerja, hingga kesenjangan sosial.
Melalui forum tersebut, para narasumber dan peserta bertukar pandangan serta mendorong berbagai gagasan untuk menciptakan hubungan industrial yang lebih adil dan kebijakan publik yang memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.
Kegiatan tersebut diikuti kalangan pemuda dan masyarakat yang memiliki perhatian terhadap isu buruh, ketenagakerjaan, dan keadilan sosial. (Popi)
