Jakarta, JNcom — Pencegahan kebakaran hutan dan lahan pada ekosistem gambut memerlukan pendekatan menyeluruh karena dipengaruhi oleh berbagai faktor teknis dan nonteknis. Setiap kejadian kebakaran juga perlu diverifikasi secara objektif sebelum dikaitkan dengan pihak tertentu atau4 dinilai memberikan keuntungan ekonomi bagi perusahaan.
Guru Besar IPB University Prof. Budi Indra Setiawan mengatakan kebakaran gambut tidak dapat dijelaskan hanya berdasarkan satu faktor. Secara teknis, kebakaran terjadi ketika tersedia sumber panas atau pemicu, bahan bakar, dan oksigen, terutama saat kondisi gambut mengering akibat musim kemarau.
“Kebakaran gambut merupakan persoalan yang kompleks. Penurunan muka air tanah, kondisi cuaca kering, berkurangnya kelembapan gambut, banyaknya bahan bakar di permukaan, kecepatan angin, serta keberadaan sumber api dapat saling berinteraksi dan meningkatkan risiko kebakaran,” kata Prof. Budi Indra, Selasa (25/8/2026).
Menurut Budi, gambut yang kehilangan kelembapan akan menjadi mudah terbakar. Api juga dapat merambat di bawah permukaan dan bertahan dalam waktu lama sehingga sulit dideteksi dan dipadamkan hanya melalui pemadaman dari permukaan.
Karena itu, pencegahan secara teknis harus dilakukan dengan menjaga muka air tanah, mengelola kanal dan sekat kanal, menyediakan embung serta sumber air, memantau kelembapan gambut, dan memastikan sarana pemadaman tersedia di wilayah rawan.
Pemantauan cuaca, titik panas, dan kondisi lapangan juga perlu dilakukan secara terpadu melalui citra satelit, sensor muka air tanah, menara pantau, patroli darat, serta penggunaan pesawat nirawak atau drone. Informasi tersebut harus diikuti dengan respons cepat karena api yang masih kecil lebih mudah dikendalikan sebelum meluas.
“Teknologi pemantauan sangat membantu, tetapi data titik panas tetap harus diperiksa langsung di lapangan. Tidak semua titik panas merupakan kebakaran, dan tidak semua kebakaran dapat segera terlihat dari satelit, terutama jika api berada di bawah permukaan gambut,” ujar Budi.
Selain aspek teknis, Prof. Budi menilai pencegahan karhutla juga dipengaruhi aspek nonteknis, seperti perilaku manusia, kebiasaan membuka lahan, keterbatasan alternatif pengolahan lahan tanpa bakar, persoalan penguasaan lahan, konflik tenurial, tingkat kesejahteraan masyarakat, serta koordinasi antarpihak.
Oleh sebab itu, patroli dan pemadaman perlu disertai edukasi, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penyediaan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar, penguatan kelembagaan desa, dan komunikasi risiko yang dilakukan secara berkelanjutan.
Sementara itu ahli tanah, Dr Basuki Sumawinata mengatakan setiap informasi yang menyebut perusahaan memperoleh keuntungan dari kebakaran hutan atau lahan harus diuji melalui verifikasi lapangan dan pemeriksaan berbasis bukti ilmiah.
Menurut Basuki, keberadaan titik api di dalam atau di sekitar wilayah perizinan belum cukup untuk menyimpulkan penyebab, pelaku, maupun motif kebakaran.
Pemeriksaan mendalam perlu dilakukan mencakup titik awal api, arah angin, jenis tanah riwayat pemggunaan lahan, kondisi vegetasi, batas areal, akses menuju lokasi, rekaman patrol serta langkah penanganan yang telah dilakukan.
“Perlu dibedakan secara tegas antara lokasi terjadinya kebakaran, penyebab kebakaran, pihak yang memulai api, dan pihak yang bertanggung jawab melakukan pengendalian. Kesimpulan tidak boleh dibuat hanya berdasarkan satu informasi atau hanya karena api ditemukan di dalam suatu areal,” kata Basuki.
Basuki menambahkan, bagi perusahaan kehutanan yang mengembangkan hutan tanaman, tanaman merupakan aset dan sumber bahan baku yang membutuhkan investasi besar serta waktu sekitar lima tahun sebelum dapat dipanen.
“Secara rasional dan ekonomi, perusahaan kehutanan tidak mungkin dengan sengaja membakar tanaman yang telah dipelihara selama sekitar lima tahun. Kebakaran justru dapat menghilangkan bahan baku, merusak infrastruktur, meningkatkan biaya pemadaman, mengganggu operasional, dan menimbulkan kerugian reputasi,” ujar Basuki.
Namun demikian, Basuki menegaskan bahwa argumentasi ekonomi tersebut tidak boleh menggantikan proses pemeriksaan. Setiap kasus tetap harus ditangani secara transparan, profesional, dan sesuai bukti agar tidak terjadi tuduhan tanpa dasar maupun pengabaian terhadap tanggung jawab pencegahan dan pengendalian kebakaran.
Ia mengatakan verifikasi idealnya melibatkan pemerintah, aparat berwenang, ahli kebakaran dan gambut, masyarakat setempat, serta pengelola wilayah. Data satelit, informasi cuaca, catatan muka air tanah, dokumentasi patroli, kronologi penanganan, dan temuan lapangan harus dianalisis secara bersama.
“Jika terdapat narasi bahwa suatu perusahaan mengambil keuntungan dari kebakaran, narasi tersebut harus dibuktikan dengan data mengenai motif, mekanisme keuntungan, sumber api, dan hubungan langsung antara pelaku dengan kejadian. Verifikasi penting agar informasi kepada publik tetap akurat dan tidak mendahului hasil pemeriksaan,” kata Basuki.
Kedua pakar menilai keberhasilan pencegahan kebakaran gambut sangat bergantung pada kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, akademisi, dan aparat penegak hukum. Pencegahan harus dilakukan sepanjang tahun melalui pengelolaan tata air, deteksi dini, penguatan kapasitas masyarakat, respons cepat, serta komunikasi publik yang akurat dan berbasis bukti. Pendekatan kolaboratif tersebut diharapkan dapat mengurangi risiko kebakaran, melindungi masyarakat dan lingkungan, serta memastikan bahwa penanganan setiap kejadian dilakukan secara adil, transparan, dan tidak didasarkan pada asumsi yang belum terverifikasi. (Fri)
