Jakarta, JNcom – Krisis sampah di Ibu Kota kian menjadi bom waktu. Produksi sampah harian yang mencapai ribuan ton belum diimbangi dengan sistem pengelolaan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran berbagai kalangan, mulai dari akademisi, pemerintah, hingga pegiat lingkungan.
Pengamat lingkungan Ahmad Wahid, menilai bahwa akar persoalan sampah di Jakarta bukan semata pada volume, melainkan kegagalan tata kelola.
“Jakarta masih bertumpu pada pendekatan kumpul-angkut-buang. Padahal, tanpa pengurangan dari sumber dan pemilahan yang konsisten, TPA seperti TPST Bantargebang akan terus terbebani,” Ujarnya.
Menurutnya, kebijakan pemerintah selama ini cenderung reaktif dan belum menyentuh perubahan perilaku masyarakat secara masif. Ia juga menyoroti minimnya insentif bagi masyarakat dalam melakukan daur ulang.
Sementara itu, menurut Alwi Muqoddas dari Salemba Institute sebenarnya pemerintah tidak tinggal diam. Berbagai kebijakan telah dijalankan, termasuk pengurangan sampah plastik sekali pakai dan penguatan bank sampah di tingkat warga.
“Sesungguhnya pemerintah terus mendorong kolaborasi lintas sektor. Pengolahan sampah berbasis teknologi seperti RDF (Refuse Derived Fuel) juga mulai dikembangkan untuk mengurangi beban TPA,” Jelasnya.
Namun, harus diakui bahwa tantangan terbesar adalah konsistensi implementasi di lapangan serta partisipasi masyarakat yang masih fluktuatif.
Di sisi lain, Direktur Wahana Institute, Jumadil Qubro, menekankan pentingnya perubahan paradigma dari ekonomi linear ke ekonomi sirkular.
“Selama sampah masih dianggap akhir bukan sumber daya, maka krisis ini tidak akan selesai. Jakarta harus berani berinvestasi pada industri daur ulang dan sistem pengelolaan berbasis komunitas,” Tegasnya.
Ia juga mendorong adanya regulasi yang lebih tegas terhadap produsen untuk menerapkan tanggung jawab pengelolaan kemasan (extended producer responsibility). Krisis sampah di Jakarta menjadi cerminan tantangan kota-kota besar di Indonesia. Tanpa langkah strategis yang komprehensif mulai dari hulu hingga hilir persoalan ini bukan hanya mengancam lingkungan, tetapi juga kesehatan publik dan keberlanjutan pembangunan kota.
Dengan tekanan yang terus meningkat, Jakarta dihadapkan pada pilihan: terus bertahan dengan pola lama, atau bertransformasi menuju sistem pengelolaan sampah yang modern, inklusif, dan berkelanjutan. (*)
