Jakarta, JNcom – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mencatat, sejumlah akses jalan dan jembatan yang sempat terputus akibat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai sekitar 80 ruas jalan nasional diantaranya 38 ruas jalan terdampak di Aceh, 12 ruas jalan di Sumatera Utara, dan 30 ruas jalan nasional di Sumatera Barat.
Dalam konferensi pers perkembangan bencana yang disiarkan secara virtual di YouTube Sekretariat Presiden beberapa waktu lalu, Dody juga mengungkapkan sebanyak 123 ruas jalan daerah yang terdampak bencana, dengan rincian 20 ruas di Aceh, 22 ruas di Sumatera Utara, dan 81 ruas di Sumatera Barat.
Biaya perbaikan akibat bencana alam di Sumatera ditaksir mencapai Rp50-70 triliun, dengan estimasi awal dari BNPB dan Menko IPK AHY sekitar Rp51,82 triliun, mencakup rehabilitasi infrastruktur, bantuan korban, dan pemulihan ekonomi di beberapa provinsi seperti Sumbar, Sumut, dan Aceh
Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Umum Forum Kepakaran Indonesia (FKI), Dr. Risman Pasaribu mengaku prihatin dan mendorong Pemerintah segera memulihkan infrastruktur dan perekonomian di wilayah terdampak bencana. Disisi lain, ia juga mengaku geram dengan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan dan lingkungan yang memberikan ruang kepada oknum perusahaan sehingga merugikan rakyat.
“Untuk memulihkan keadaan yang membutuhkan puluhan triliun uang rakyat yang diberikan melalui pajak sudah jelas sangat merugikan. Oleh karena itu Pemerintah harus menindak tegas oknum-oknum yang terlibat,” ujar Dr. Risman Pasaribu dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (26/12/2025), di Jakarta.
Berdasarkan hasil klarifikasi Satgas PKH dan hasil analisa Pusat Riset Interdisipliner ITB, terdapat korelasi bahwa bencana bukan hanya fenomena alam biasa, melainkan juga terarah pada alih fungsi lahan yang memperparah kondisi curah hujan yang tinggi. Satgas PKH merekomendasikan agar aparat penegak hukum melanjutkan proses investigasi terhadap semua subjek hukum yang dicurigai berkontribusi pada parahnya dampak bencana di Sumatera.
“Selain upaya penegakan hukum, Pemerintah perlu merevisi aturan-aturan yang berpotensi merugikan rakyat, melakukan pengawasan kinerja Menteri dan Kepala Daerah, serta memberhentikannya jika tidak pro rakyat. Artinya, sudah saatnya Prabowo melakukan bersih-bersih,” pungkas Dr. Risman. (**)
