Jakarta, JNcom – Dalam rangka mengawal implementasi Sertifikasi Halal, Ombudeman RI terjun langsung ke sejumlah ritel modern, pasar tradisional, dan fasilitas pemotongan hewan untuk memastikan kepatuhan usaha menengah dan besar terhadap aturan wajib bersertifikat halal yang berlaku sejak 18 Oktober 2024 serta kesiapan usaha mikro dan kecil (UMK) menjelang tenggat kewajiban
Anggota Ombudsman, Dr. Maneger Nasution, S.Ag, MA, MH mengatakan, dari 159 sampel produk ritel modern terdapat 78 produk (49,14) belum sesuai dengan ketentuan. Di sektor hulu ditemukan dokumen jaminan halal pasar yang kedaluwarsa, pedagang yang belum memahami sertifikasi halal dan pelatihan Juru Sembelih Halal (Juleha), serta fasilitas pemotongan ayam yang belum bersertifikat. Sementara Serapan kuota program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) tinggi di Jawa dan Sumatera. tetapi rendah di wilayah lain.
“BPJPH bersama pemerintah daerah perlu memperkuat sosialisasi, fasilitasi dan pendampingan UMK, pengelolaan pengaduan, dan pengawasan pascasertifikasi menuju 2028,” ujar Maneger Nasution.
Menurut Manager, kehadiran BPJPH di tengah masyarakat harus didukung oleh semua pihak. “Keberadaan BPJPH merupakan keputusan pemerintah untuk mengurusi hal yang lebih spesifik terkait jaminan produk halal. Jadi tidak ada lagi alasan misalnya soal koordinasi maupun ego sektoral,” ungkap Manager.
Menanggapi hasil pengawasan Ombudsman tersebut, Kepala BPJPH, Dr. Ir. Ahmad Haikal Hasan, MMT menilai bahwa temuan-temuan Ombudsman di lapangan merupakan support bagi BPJPH yang akan langsung ditindaklanjuti.
“Bagi kami, Ombudsman merupakan mitra dalam pengawasan agar hak-hak masyarakat terpenuhi. Pada prinsipnya BPJPH sudah siap dengan aturan sertifikasi ini, tetapi yang tidak siap adalah pengusaha. Saya berharap soal sertifikasi ini dihormati karena mayoritas masyarakat menginginkan itu,” pungkasnya. (my)
