Jakarta, JNcom – Ketua Umum Forum Kepakaran Indonesia dan Dewan Pakar KAHMI Nasional, Dr. Risman Pasaribu menyampaikan apresiasi terhadap saran dan gagasan yang disampaikan oleh Anggota Komisi lV Fraksi PDI Perjuangan Prof Dr. Rokhmin Dahuri menanggapi Pidato Presiden Prabowo Subianto pada 15 Agustus 2025 lalu.
“Saya merasa bangga dan mengapresiasi saran-saran dan gagasan yang disampaikan oleh Prof Dr. Rokhmin Dahuri, Anggota Komisi lV Fraksi PDI Perjuangan khususnya nota keuangan yang dinilai sangat baik karena berfokus pada pembangunan Indonesia yang tangguh, mandiri dan sejahtera,” ujar Dr. Risman kepada JurnalNusantara.com, Senin (18/8/2025), di Jakarta.
Ia menambahkan, Prof. Dr. Rokhmin selaku mantan Menteri kelautan dan Perikanan juga Mantan Rektor IPB tersebut mengapresiasi Visi Presiden tentang Kemandirian Ekonomi agar Indonesia tidak lagi bergantung pada Impor maupun Negara lain. Namun ia juga menyoroti strategi pemerintah menutup Defisit Anggaran yang selama ini bergantung pada peningkatan pajak dan utang luar negeri.
Beberapa catatan penting yang menjadi perhatiannya yaitu, pertama pembahasan soal penciptaan lapangan pekerjaan. Kedua, mendukung penghematan Anggaran tetapi menekankan agar tidak berdampak terhadap program Masyarakat. Ketiga, sektor manufaktur agar tidak gulung tikar, maka langkah yang efektif adalah mengembangkan ekonomi dan investasi baru untuk mendukung Job creation.
“Terkait efisiensi, menurut Prof. Dr. Rokhmin bisa dilakukan dengan memangkas perjalanan dinas dan perjalanan keluar negeri sert rapat-rapat yang tidak perlu,” ungkap Dr.Risman Pasaribu mengutip pembicaraan prof.Dr. Rokhmin Dahuri Mantan Mentri Perikanan dan Kelautan dan DPR RI komisi IX Fraksi PDI Perjuangan.
Prof. Rokhmin juga menyoroti strategi pemerintah menutup defisit anggaran yang selama ini bergantung pada peningkatan pajak dan utang luar negeri. Kondisi tersebut, menurutnya, memberatkan pemerintah daerah yang terpaksa menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hal ini disebabkan karena transfer anggaran dari pusat ke daerah mengalami penurunan, sehingga meningkatkan PBB agar daerah memiliki anggaran untuk menjalankan roda pemerintahan.
Kemudian ia menekankan agar pemerintah sepenuhnya mendukung Presiden Prabowo dalam penerapan Pasal 33 UUD 1945 untuk mengelola pendapatan negara dari sektor energi sumber daya mineral (ESDM), yaitu pengusaha atau perorangan sebagai operator, bukan pihak yang diberikan IUP atau konsensi untuk mengelola langsung sektor ESDM.
Apabila Pasal 33 UUD 1945 serius ditegakkan, maka sektor ESDM memiliki potensi net benefit sebesar Rp 7900 triliun per tahun, sehingga dapat mendukung dalam melunasi hutang negara. Hal ini baru dari satu sektor, belum lagi sektor kelautan perikanan, kehutanan, dan lainnya.
Sebagai Anggota Komisi IV DPR, Prof. Rokhmin menegaskan fokus utama komisi pada sektor pangan, pertanian, kehutanan, dan perikanan. Ia mendorong Bulog, Bapanas, serta kementerian terkait untuk bekerja cerdas, serius, ikhlas, dan tuntas menyelesaikan akar masalah ketahanan pangan, mulai dari beras oplosan, penyempitan lahan pertanian, kemiskinan petani akibat kepemilikan lahan sempit, hingga penurunan kualitas tanah karena pupuk kimia. Dukungan untuk bibit unggul dan rantai pasok juga menjadi sorotan.
Dalam bidang kehutanan, ia mengapresiasi langkah pemerintah mengamankan lahan hutan yang penggunaannya salah, sekaligus berharap kontribusi sektor kehutanan terhadap PDB dapat meningkat seperti masa lalu. Di sektor kelautan dan perikanan, ia mendorong optimalisasi produksi dan hilirisasi, misalnya pengolahan rumput laut menjadi produk bernilai tambah di bidang farmasi maupun kosmetik. (***)
