Jakarta, JNcom – Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi menilai bahwa Ahli yang dihadirkan Tim Amin dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024 di Mahmakah Konstitusi (MK) hari ini, Senin (1/4/2024), tidak konsisten.
Ketidakkonsistenan itu kata R Haidar Alwi, salah satunya ditunjukkan oleh Faisal Basri. Di satu sisi Faisal Basri mengakui bahwa bansos merupakan kewajiban negara, tapi di sisi lain malah mempermasalahkan penyaluran bansos menjelang Pemilu.
“Yang namanya kewajiban itu wajib dilaksanakan, sebuah keharusan dan harus disegerakan. Kalau ditunda karena ada pemilu, namanya menunda hak rakyat, menzalimi rakyat,” kata R Haidar Alwi, Senin (1/4/2024).
R Haidar Alwi melihat langkah Pemerintah yang tetap menyalurkan bansos meskipun menjelang pemilu menunjukkan bahwa Pemerintah menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya.
“Padahal Pemerintah sadar betul risiko menyalurkan bansos menjelang Pemilu dapat dijadikan senjata oleh pihak yang berseberangan. Tapi untuk kepentingan rakyat, risiko tersebut diabaikan. Ini harusnya diapresiasi, bukan dipolitisasi,” jelas R Haidar Alwi.
Menurut R Haidar Alwi, pelaku politisasi bansos yang sesungguhnya bukanlah Pemerintah, tapi pihak-pihak yang kalah dalam Pemilu.
“Justru pihak-pihak yang kalah Pemilu inilah yang mempolitisasi bansos untuk mendelegitimasi kemenangan Prabowo-Gibran dan mendiskreditkan Pemerintah,” imbuh R Haidar Alwi.
Karena ketidakkonsistenan dan lemahnya keterangan Saksi dan Ahli, R Haidar Alwi yakin Mahkamah Konstitusi tidak akan mengabulkan gugatan Tim Amin.
“Saya tidak ingin mendahului MK. Tapi kalo dilihat dari sisi keterangan Saksi dan Ahli, prediksi saya gugatannya akan ditolak,” pungkas R Haidar Alwi. (Bar)
