Dr. Risman Pasaribu saat melakukan kunjungan ke Kementerian Hukum bersilaturahmi dengan Dr.Supratman Andi Aktas,SH.MH
Jakarta, JNcom – Hasil survei Indikator Politik Indonesia yang Survei dilakukan dalam kurun waktu 20-27 Oktober 2025 yang melibatkan ribuan responden di seluruh Indonesia, menunjukkan bahwa publik menilai kondisi pemberantasan korupsi di pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka cenderung positif.
Sebanyak 42,7 persen responden menilai upaya pemberantasan korupsi berada dalam kategori baik atau sangat baik, dengan rincian 35,5 persen menilai baik dan 7,2 persen menilai sangat baik. Sementara 30 persen responden lainnya menilai pemberantasan korupsi saat ini masih buruk atau sangat buruk, dengan rincian 25,1 persen yang menyebut buruk dan 4,9 persen yang menyebut sangat buruk. Adapun 22,5 persen responden menilai kondisi pemberantasan korupsi sedang dan 4,8 persen responden tidak tahu atau tidak menjawab.
Menanggapi hasil survei tersebut, Ketua Umum Forum Kepakaran Indonesia (FKI), Dr. Risman Pasaribu mengingatkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segera meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pemberantasan korupsi. Menurutnya, untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pemberantasan korupsi, Pemerintah perlu mengambil sikap tegas dan tidak tebang pilih terhadap koruptor.
“Pak Presiden Prabowo bersama Kabinet Merah Putihnya, jangan sampai luntur dalam mengatasi korupsi di Indonesia. Rakyat tentunya akan menilai setiap langkah yang diambil Pemerintah dalam memberantas korupsi, jangan sampai rakyat mengeluh kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan semangat yang disampaikan Prabowo,” ujar Dr. Risman kepada wartawan, Selasa (12/11/2025), di Jakarta.
Ia menambahkan, keberpihakan kepada rakyat setiap kebijakan akan didukung penuh oleh rakyat. Ia menilai, cara-cara yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Purbaya merupakan salah satu contoh yang ada didalam Kabinet Merah Putih yang patut ditiru oleh para menteri lainnya.
“Dalam menjalankan roda pemerintahan, saya berharap Prabowo konsisten dan profesional serta memihak kepada rakyat seperti apa yang dilakukan Menteri Keuangan Purbaya harus didukung sepenuhnya setiap kebijakan yang dilakukannya untuk Negara, Bangsa, dan Rakyat Indonesia,” tegas Dr. Risman, yang juga sebagai Anggota Dewan Pakar KAHMI Nasional.
Ia mengingatkan bahwa rakyat Indonesia kini sudah cerdas dalam menyikapi situasi kondisi bangsa Indonesia. “Kehadiran media massa dan media sosial ditengah masyarakat membuat rakyat semakin cerdas dalam menyikapi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, jangan sekali-kali menurunkan tensi dan semangat dalam pemberantasan korupsi agar kepercayaan publik semakin meningkat,” pungkasnya. (**)
