by

Memilih Sistem Pemilu Tertutup, Fauzan: Bukan Tanpa Alasan

-Politik-71 views

Jakarta, JNcom – Wacana Penerapan pemilu legislatif 2024 dengan menggunakan sistem proporsional tertutup masih menjadi perdebatan publik. Politisi PDIP, Fauzan Amar mengatakan, yang menjadi dasar PDIP mendukung sistem tertutup adalah penjelasan dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 Amandemen bahwa Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.

“Caleg kita dipilih oleh partai politik, Konstitusi kita mengatakan demikian. Inilah yang menjadi dasar PDIP memilih sistem tertutup karena PDIP konsisten dengan Pancasila, UUD 1945, Bhineka tunggal Ika dan NKRI,” ujar Fauzan dalam acara diskusi politik, Jumat (20/1/2023) di Jakarta.

Dengan menggunakan sistem tertutup, tambah Fauzan, orang-orang yang kompeten bisa duduk di parlemen. Sementara dengan sistem terbuka, siapapun akan jadi selama memiliki logistik yang memadai. Menurut Fauzan, keuntungan lainnya dari sistem tertutup adalah hemat waktu, biaya dan tenaga.

“Jadi PDIP mendukung sistem tertutup bukan tanpa alasan. Kita ingin bagaimana Pemilu berkualitas dan benar-benar memilih yang kompeten di bidangnya,” tambah Fauzan.

Pendapat berbeda disampaikan Politisi Nasdem, Dedy Ramanta. Menurutnya, kegelisahan soal demokrasi dengan sistem terbuka bukan untuk dimundurkan, namun seharusnya dimajukan dengan mencarikan seperangkat teknik dan pengetahuan untuk mengantisipasi kelemahan-kelemahannya.

“Dengan sistem proporsional terbuka ini, yang ingin kita lihat adalah partai politik yang tumbuh saat ini adalah DNA-nya sistem terbuka. Jika sistemnya diubah, maka menjadi persoalan bagi partai politik,” ungkapnya.

Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini berpendapat bahwa sistem pemilu tertutup secara teknis berimplikasi pada design surat suara, tata cara pemberian suara, tata cara penentuan suara sah atau tidak, tata cara penentuan caleg terpilih. Alasan memilih terbuka berawal karena adanya ketidakpuasan publik akibat pengambilan keputusan dalam proses pencalonan yang sangat tertutup dan jauh dari jangkauan publik. Namun demikian, baik sistem terbuka maupun tertutup masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.

Ia melihat bahwa pilihan sistem pemilu itu semestinya adalah artikulasi konsensus politik bersama pembentuk undang-undang yang diambil keputusannya secara terbuka, akuntabel, demokratis dan partisipatoris. Jadi yang diperdebatkan ini sebaiknya diperdebatkan di gedung parlemen dan tidak membawanya ke MK.

“Dalam pandangan kami, mestinya kita fokus ke 2024, kita hormati proses yang sedang berjalan. MK sebaiknya menempatkan diri dalam konteks memberikan rambu-rambu, pakem-pakem, prinsip-prinsip ketika pembentuk undang-undang misalnya ingin memperbaiki sistem,” imbuhnya.

Sementara itu, Pengamat Politik/Pengurus DPP LIRA, Adi Prayitno juga berpendapat bahwa 8 partai politik yang menolak sistem tertutup seharusnya membuka pembahasan masalah tersebut di DPR.

“Masa iya persoalan tersebut tidak bisa selesai di DPR. Saya kira ini merupakan proses politik yang harus dipegang betul oleh kawan-kawan di DPR dan secara regulatif akan jauh lebih kuat,” tutupnya. (red/my)

 

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

News Feed