by

LPOI Mendorong Berdaulat Dalam Makanan, Obat obatan dan Energi

-Nasional-75 views

Jakarta, JNcom – Keamanan Pangan dan Jaminan Kesehatan serta Ketersedian obat-obatan adalah Hak Asasi Manusia yang harus terus diperjuangkan. Makan dan Obat-Obatan adalah Hak Hidup semua Manusia yang harus dikonsumsi dengan secara halal dan toyyib serta dengan cara-cara yang bijak, tidak mengikuti, syaithon dan harus selalu di syukuri. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum LPOI, Prof. DR.KH. Said Aqil Siroj, MA pada acara workshop Fiqih Keamanan Obat dan Makanan, Kamis (29/12/2022) di kawasan Kuningan, Jakarta.

Dalam pidatonya, Said Aqil menegaskan bahwa kedaulatan sebuah bangsa ditentukan dari sejauh mana bangsa tersebut mampu menjamin keamanan dan kedaulatan pangan, papan, sandang, energi dan obat obatannya, sehingga keberlangsungan dan Kemaslahatan hidup dapat terjaga dengan baik. Serta pada saatnya mampu melahirkan generasi bangsa yang handal dan mampu bersaing secara global.

Berbagai upaya untuk mewujudkan keamanan obat dan makanan, lanjut Said Aqil, telah dilakukan. Berbagai kebijakan telah dilahirkan oleh pemerintah. Diantaranya Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang kedudukannya di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Kesehatan; Peraturan Presiden nomor 66 tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, yang fungsinya juga terkait dengan keamanan pangan; Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan. Peraturan BPOM nomor 4 tahun 2022 tentang program desa dan kelurahan pangan aman. Dan yang paling actual adalah Rencana Undang Undang Pengawasan Obat dan Makanan. Namun demikian Berbagai Fakta memekakkan telinga dan membuka mata public, masih saja terjadi. Berbagai pelanggaran dan penyelewengan serta pembiaran, banyak merugikan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Said Aqil menambahkan, fenomena Kematian Anak akibat Gagal Ginjal yang disinyalir dipicu akibat obat obatan yang mengandung Etilen Glikol dan Di Etilen Glicol. Fakta Jajanan anak dan Produk Susu yang kelebihan Garam Gula dan Lemak, serta Berkembangnya Produk Mie Instan, Kecap dan Saus yang ditolak di luar negeri, menunjukkan bahwa di negeri ini “Banyak Beredar Bebas Produk Makanan, Obat Obatan dan Kosmetik yang “Halal tapi tidak Thoyib”. Waspadai Industrialisasi Halal yang Melupakan Ke-Thoyiban Makanan.

“Kita tengah memasuki fase “Darurat Keamanan Obat dan Makanan, serta Darurat Keamanan “Jajanan Anak dan Produk Susu” yang mengandung kelebihan Garam Gula dan Lemak. Masyarakat tidak boleh acuh tak acuh dengan fenomena ini. Penyelenggara Negara tak boleh abai dan lengah. Para peneliti harus lebih berani Independen menyuarakan kebenaran. Ekskutif, Legislatif dan Yudikatif harus mengusut tuntas kasus demi kasus yang terjadi,” ujar Said.

Said meminta Industri dan produsen obat makanan harus transparan dan memihak bukan saja pada keuntungan tapi pada kemaslahatan. Seluruh ormas Islam dan ormas keagamaan lainnya harus lebih Berani dan lantang mengevaluasi tentang kondisi ini.

Disisi lain, Tingginya Ketergantungan terhadap Impor, atas Bahan Baku dan Produk Makanan, Obat-Obatan dan Kosmetik telah merugikan kedaulatan ekonomi negara dan melemahkan daya saing bahan baku dan produk dalam negeri. Serta pada saatnya membuka pintu neo kolonialisasi. Oleh karenanya, Stop !! Ketergantungan Impor Bahan Baku dan Produk Makanan, Obat-Obatan dan Kosmetik dan segera subsitusikan dengan bahan dan produk nasional.

Pengawasan Terhadap Produk Makanan, Obat Obatan dan Kosmetik Bermasalah, harus ditingkatkan dan di perketat, sehingga Negara tidak Dirugikan. Masyarakat mendapatkan jaminan keamanannya. Pasar Nasional tidak di serbu dengan produk illegal dan black market yang menumbangkan produk berkualitas produksi anak Negeri. Serta pada saatnya produk Makanan, Obat Obatan dan Kosmetik yang berkualitas produk anak bangsa, dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

“Kepada Pihak Kepolisian, kejaksaan, Imigrasi, Beacukai, BPOM, BPKN dan penyelenggara negara lainnya; Awasi Dengan Ketat dan Tindak dengan segera Produk Makanan, Obat Obatan dan Kosmetik Bermasalah dan libatkan seluruh stakeholder untuk mewaspadainya. Sudah saatnya kita Kembangkan Ekosistem Industri Makanan, Obat-obatan dan Kosmetik yang memenuhi standard dan kualifikasi “Halalan Thoyiban Mubarokan” (yang memiliki berfungsi menjaga Substansi, berfungsi menjaga kemanfaatan dan Maslahat serta berfungsi secara sosial). Sertifikasi Halal saja tidak cukup, bila tidak dibarengi dengan aspek keamanan dan keselamatan untuk hifdzu anfs (menjaga keselamatan nyawa) dan aspek keberkahan untuk kesejahteraan Bersama,” ungkapnya.

Demi dan untuk mewujudkan semangat gotong royong dan semangat kepedulian terhadap sesama, kata Said, kami menyerukan untuk dunia industri, restoran, hotel, supermarket; “Hindarkan Tabdir” (Menyia-nyiakan) Makanan. Kembangkan dan Kelola Food Bank (Bank Makanan) serta distribusikan mewujudkan kepedulian sosial. Kepada Penyelenggara Negara Khususnya kementerian Kesehatan dan BPOM optimalkan pengembangan “Indonesian Herbal Medicine Food and Cosmetic” jangan dipersulit izinnya, bikin afirmasi, proteksi, rekognisi dan fasilitasi pada Industri dan atau UMKM yang bergerak didalamnya.

Disisi berbeda, Realitas menunjukan bahwa “Komunitas Muslim Indonesia” lebih sering hanya menjadi “konsumen, penonton dan korban” atas pertarungan industry, perdagangan dan pemasaran Produk Makanan, Obat Obatan dan Kosmetik dan tidak berdaulat. Kondisi ini harus segera diakhiri. Dan Komunitas Muslim Indonesia harus mampu memproduksi makanan obat dan kosmetik secara mandiri, membangun pasar dalam negeri dan melakukan penetrasi market halal dunia dengan berbagai ekosistemnya.

Mendasar pada fakta, dan spirit tersebut diatas, melalui momentum Workshop Fiqih Keamanan Obat dan Makanan, LPOI mendeklarasikan Kelahiran Badan Perlindungan Konsumen Muslim dan Pengawasan Industri yang disingkat (BPKMPI), yang didedikasikan sebagai organ strategis untuk melindungi konsumen muslim Indonesia. Melakukan pengawasan terhadap dunia Industri. Memberdayakan, mengapresiasi dan mensertifikasi UMKM dan Industri. Melakukan advokasi kebijakan publik dan mendorong tumbuh berkembangnya ekosistem UMKM dan Dunia Industri Berbasis Halalan Thoyiban Mubarokan.

“Mari kita dorong seluruh keluarga dan rumah tangga Indonesia agar mandiri dan berdaulat dalam makanan, obat obatan dan energi. Dengan mengoptimalkan sumberdaya lahan yang ada di pekerangan rumah dan lahan lahan kosong untuk menjadi sentra pangan dan obat keluarga berbasis keanekaragaman hayati. Sehingga pada saatnya Rumah Tangga Indonesia Berdaulat Negara akan Kuat, Hebat dan Bermartabat,” pungkasnya. (red)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

News Feed