by

Pemerintah Dinilai Belum Optimal Sosialisasikan Hak Disabilitas Atas Pekerjaan

-Nusantara-64 views

Jakarta, JNcom – Proses ketimpangan gender mengakibatkan perempuan di dunia kerja kerap kali mengalami diskriminasi karena gendernya, pekerja perempuan cenderung hanya dilihat dari produktivitas kerjanya saja, tanpa dipenuhi hak dasar atas kesehatan reproduksi, hak atas rasa aman, dan hak atas pekerjaan yang layak, pekerja perempuan semakin rentan ketika mereka juga bagian dari disabilitas. Mewujudkan tempat kerja yang menghargai dan menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja perempuan disabilitas memerlukan sinergi bersama.

Koord. Bidang Peraturan & Kerja Sama Ditjen PHI dan Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan, Agatha Widianawati menjelaskan, secara regulasi dan sistem sudah mengakomodir hak-hak disabilitas namun belum bisa dijalankan atau tataran implementasinya belum dilaksanakan secara optimal. Menurutnya, bisa saja dalam perusahaan, penyandang disabilitas tidak ada yang mau mendaftar. Kalaupun ada, bahasa yang disampaikan perusahaan dalam perekrutan dinilai menyakitkan.

“Kami melihat sosialisaasi dari pemerintah belum masif dilakukan. Oleh karena itu, kami butuh dukungan dari stakeholder lain seperti Perempuan Mahardhika untuk membantu pemerintah,” imbuhnya dalam diskusi publik bertema “Peran Multi-Stakeholder Dalam Mewujudkan Dunia Kerja Yang Inklusif Bagi Perempuan Disabilitas”, Selasa (13/9/2022) di Jakarta.

Departemen Pendidikan dan Pelatihan PPDI, Mahretta Maha mengungkapkan, berdasarkan pengalaman yang ia alami, ada beberapa lembaga atau perusahaan yang membuka lowongan secara ekslusif bagi disabilitas, namun demikian, perlakuan diskriminatif seringkali terjadi.

“Menciptakan lingkungan kerja yang inlusif itu sebenarnya tidaklah sulit. Ketika kita punya pemahaman yang sama maka hal itu bisa dilakukan dengan mudah,” ujarnya.

Wakil Ketua HWDI Bidang Advokasi dan Peningkatan Kesadaran, Rina Prasarani mengatakan, unit pelayanan disabilitas yang ada saat ini merupakan sarana untuk menghilangkan gap. Landasan hukum sudah banyak namun implementasinya yang kurang seperti kurangnya penyediaan lowongan kerja bagi kaum disabilitas. Kriteria dalam pembukaan lowongan juga sangat diskriminatif.

Sementara itu, Komite Regulasi dan Hubungan Kelembagaan APINDO, Susanto Haryono menilai, APINDO sangat mendukung program disabilutas. Harus diakui bahwa kalangan perusahaan harus banyak belajar sehingga bisa memenuhi kuota bagi disabilitas sesuai amanat undang-undang.

“Prosesnya tidak mudah karena menyangkut banyak hal, namun APINDO tetap membangun awareness dengan lingkungan kerja yang inklusif,” pungkasnya. (red)

 

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

News Feed