by

Sidang Gugatan Terhadap Bharada E Ditunda, Ini Alasannya

Jakarta, JNcom – Deolipa melalui kuasa hukumnya Emanuel Herdiyanto dari Bhineka Tunggal Ika mengambil langkah tegas dengan mengajukan gugatan terhadap mantan kliennya yakni Bharada E, pengacara baru Bharada E, dan Kapolri cc Bareskrim. Kuasa Hukum meminta PN Jakarta Selatan menjatuhkan hukuman membayar fee pengacara dan atas perbuatan tidak menyenangkan oleh Bharada E, dengan mencabut kuasa hukumnya secara sepihak, sehingga wajib mengganti kerugian sebesar 15 milyar.

“Hari ini jam 10 pagi, agenda sidang gugatan perdata terhadap pencabutan surat kuasa Bharada Eliezer yang cacat formal. Bisa saja dituntut ganti rugi di angka 1 trilyun. Atau 50 milyar. Nah, Deolipa hanya menyebut 15 milyar saja, sebagai sukses fee dari kasus yang sempat pernah ditanganinya. Hanya suatu sebab yang tidak ada alasan pencabutannya, Deolipa merasa dirugikan secara sepihak,” terang Emanuel disela-sela menghadiri Sidang Gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (7/9/2022).

Menurut Emanuel nilai 15 milyar itu hanya serta merta saja terucap. Meski tidak ada dalam perjanjian. “Agendanya mediasi dulu. Bila gagal baru dilanjutkan ke persidangan,” ucap Emanuel.

Sebelumnya Deolipa yumara menyebut gugatan ini dilayangkan dirinya dan Boerhanuddin terhadap tergugat Kabareskrim, Bharada E, dan pengacara baru Bharada E.

“Dalam gugatan ini meminta PN Jaksel menjatuhkan hukuman Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya fee pengacara kepada para penggugat sebesar Rp 15 miliar,” ungkap Deolipa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Jaksel, Senin (15/8/2020).

Deolipa mengatakan pihaknya juga menuntut supaya dia dan Boerhanuddin tetap menjadi penasihat hukum Bharada E yang sah dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Tak hanya itu, dia juga menuntut agar mempunyai hak untuk membela Bharada E sampai di pengadilan.

Sejalan dengan bergulirnya kasus pembunuhan Brigadir J, Deolipa juga akan melaporkan Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Emanuel menganggap, tidak layak kedua lembaga itu (Komnas HAM dan Komnas Perempuan), berbicara diluar persidangan.

Sidang yang digelar hari ini ditunda karena Pihak Tergugat tak ada yang hadir, juga ada berkas administrasi yang masih perlu dilengkapi. Sidang dilanjutkan pekan depan, Rabu 14 September 2022 mendatang (Barley)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

News Feed