by

Rawan Penyelewengan, Pemerintah Diminta Perbaiki Tata Kelola Industri Pupuk

Jakarta, JNcom – Distribusi pupuk nasional yang memiliki kerentanan terhadap penyelewengan menuntut Polri lebih meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum secara transparan. Polri mencatat, modus operandi yang paling banyak dilakukan adalah penimbunan pupuk disaat dibutuhkan sehingga harganya mahal.

Terkait dengan peran Polri dalam mengawal distribusi pupuk nasional, Kanit II Subdit I Tipiter Bareskrim Polri, AKBP Edy Sulistiono mengatakan, Polri telah melakukan langkah-langkah diantaranya preventif, sosialisasi dan pembentukan satgas pangan.

“Kami selalu melakukan pengawasan hingga tingkat bawah bekerjasama dengan Babinsa sehingga ketika ada penyelewengan subsidi, mereka akan bergerak duluan,” ujar Edy dalam diskusi publik yang diselenggarakan oleh Kaukus Muda Indonesia bertema Peran Polri Dalam Melindungi Stabilitas Distribusi Pupuk Nasional, Selasa (2/8/2022) di Jakarta.

Anggota BPP HIPMI Founder Tani Milenial, Hadi Nainggolan melihat bahwa isu pupuk tidak akan pernah selesai jika tidak diselesaikan dari hulunya. Menurutnya, kebutuhan konsesi pupuk kita tidak balance dengan ketersediaan pupuk yang hanya mencapai 32 persen untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, selebihnya menjadi ruang yang sering diisi oleh sektor swasta.

“Kalau negara ini ingin menjadi negara berdaulat, maka tata kelola industri pupuk dari hulu ke hilir harus diperbaiki,” imbuhnya.

Ia berharap Polri dapat melakukan tindakan preventif diantaranya melakukan penguatan kelembagaan kelompok tani dan para perangkat desa yang langsung bersentuhan dengan pupuk. Selain itu, di level atas juga perlu dilakukan supervisi.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi & Dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta, Hamli Syaifullah, MSi menilai, pangan merupakan senjata pemusnah massal masa depan. Menurutnya, persoalan pupuk jika tidak diselesaikan dan ada perhatian khusus terhadap pupuk, maka kita akan seperti tikus yang mati dilumbung padi.

“Dalam proses distribusi, ada celah penyelewengan sehingga perlu ada pengawasan dan penindakan dari Polri. Selain itu perlu ada upaya preventif dan edukasi terhadap petani dan masyarakat. Disisi lain, para regulator, akademisi, dan LSM juga harus ikut aktif dalam pengawasan,” pungkasnya. (Red)

 

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

News Feed