by

Peringati HDKD Kemenkumham Gelar Seminar Nasional, Dukung Akselerasi Indonesia Sehat dan Pemulihan Ekonomi Nasional

-Nusantara-91 views

Jakarta, JNcom – Kementerian Hukum dan HAM menyelenggarakan Seminar Nasional bertemakan “Peran Kementerian Hukum dan HAM dalam Mengakselerasi Indonesia Sehat dan Pemulihan Ekonomi Nasional” dalam rangka Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) Tahun 2021. Seminar Nasional dilaksanakan secara virtual di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM serta daring melalui zoom dan youtube, mengundang seluruh elemen masyarakat agar dapat berperan aktif ikut serta membangun Indonesia yang lebih baik. Selasa (12/10/2021).

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly menyampaikan, Seminar Nasional ini adalah momentum dalam mensinergikan dan mengkoordinasikan peran pemerintah sebagai katalisator dan dinamisator baik kepada masyarakat maupun dunia usaha. Hasil dari seminar ini nantinya akan dimanfaatkan sebagai rumusan kajian dan rekomendasi kebijakan di bidang Hukum dan HAM.

Kemenkum dan HAM sebagai salah satu pilar pemerintahan turut berperan mendorong pemulihan kesehatan dan peningkatan ekonomi nasional melalui revolusi digital serta mengakselerasi kebijakan dalam mendorong kemudahan berusaha (ease of doing bussiness) melalui peran Ditjen PP dan BPHN dalam pembenahan regulasi serta peran AHU dalam penyederhanaan proses perizinan. Ditjen KI juga berperan mendukung UMKM dengan menyediakan layanan digital untuk pendaftaran merek sedangkan Ditjen Imigrasi berinovasi menciptakan visa elektronik bagi kemudahan investor. Guna mempertajam mainstreaming Bisnis dan HAM di Indonesia, Ditjen HAM juga telah membangun aplikasi penilaian risiko bisnis untuk memfasilitasi perusahaan di semua lini bisnis.

Pada gelar acara ini, Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin sebagai Keynote Speake menyampaikan, kondisi pandemi ini memerlukan ketepatan dalam setiap kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan guna menjaga keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi nasional. Aturan kedaruratan dibutuhkan guna mencegah keterlambatan bertindak yang berpotensi menyebabkan kerugian negara yang lebih besar.

Wapres Ma’ruf Amin menegaskan, konsep rukhsah (kemudahan pada kondisi tertentu) yang serupa dengan pintu darurat di masa krisis dapat kita aplikasikan dalam tata peraturan perundang- undangan. Setiap keputusan/ kebijakan harus berdasar pada azas pemerintahan yang baik utamanya azas kemanfaatan dan kepentingan umum.

Berbagai narasumber baik dari pembuat kebijakan, akademisi, praktisi kesehatan serta pelaku ekonomi berkumpul dalam seminar ini, untuk bersama-sama mendiskusikan mengenai proses dan strategi pemerintah dalam mempercepat Indonesia sehat dan pemulihan ekonomi nasional.

Dalam rangka memperingati HDKD, Kemenkum dan HAM tahun 2021 mengajak seluruh elemen masyarakat mendiskusikan strategi kebijakan Hukum dan HAM dalam percepatan pemulihan ekonomi melalui Seminar Nasional bertemakan “Peran Kementerian Hukum dan HAM dalam Mengakselerasi Indonesia Sehat dan Pemulihan Ekonomi Nasional”. Tema tersebut merujuk pada tema peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia yaitu “Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh”. Seminar Nasional ini diharapkan menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah untuk saling berkolaborasi, memastikan Indonesia menjadi negara maju.

Seminar Nasional dalam rangka memperingat (HDKD) Tahun 2021 dengan tujuan (1). Meningkatkan daya kritis dari perspektif akademisi, praktisi dan birokrat sehingga dapat menciptakan budaya berfikir ilmiah kepada peserta. (2). Mengembangkan dan mengakomodasi pemikiran-pemikiran kritis dalam mendukung formulation policy making, sebagai bahan strategi kebijakan Hukum dan HAM dalam mendorong percepatan pemulihan ekonomi. (3). Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait isu aktual dan relevan, hal ini selaras dengan program Corporate University (CORPU) pada Kemenkum dan HAM. (4). Merumuskan kembali pemikiran-pemikiran hasil seminar melalui kajian dan rekomendasi kebijakan di bidang Hukum dan HAM melalui kolaborasi lintas sektor.

Para nara sumber hadir mengisi Gelar Seminar Nasional yaitu:
1. Komjen Pol. Andap Budhi Revianto SIK. MH. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.

2. Dr. Freddy Harris SH. LLM. ACCS. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual.

3. Cahyo Rahardian Muzhar SH. LLM. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

4. Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana SH. M.Hum. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional/ Plt. Direktur Jenderal Imigrasi.

5. Prof. Dr. Benny Riyanto SH. M.Hum. Direktur Jenderal Peraturan Perundang Undangan.

6. Dr. Mualimin Abdi SH. MH. Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia.

7. Prof. Dr. Chandra Wijaya M.Si. MM. Universitas Indonesia.

8. dr. Vito Anggarino Damay Sp.JP. M.Kes. FIHA. FICA. Dokter/ Praktisi Kesehatan.

9. dr. Reisa Broto Asmoro. Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19.

10. Ardhanti Nurwidya SH. LL.M. Pelaku Ekonomi Digital – Vice Presiden GoTo..

11. Dr. Ir. Slamet Soedarsono MP. QIA.
CRM. CGAP. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Closing Speech oleh Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej SH. M.Hum Wakil Menteri Hukum dan HAM.(Guffe).

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed