by

Gekanas Tolak Privatisasi PLN

Jakarta, JNcom – Upaya Pemerintah untuk membentuk Holding Company dengan melakukan penggabungan (Merger) beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk penguatan modal usaha dan ketahanan ekonomi BUMN dapat difahami sepanjang tindakan tersebut tidak bertentangan dengan amanat dan perintah konstitusi negara. Hal tersebut disampaikan Koordinator Presidium Gerakan Kesejahteraan Nasional, R. Abdulah menyikapi rencana pemerintah terkait Privatisasi dengan meliberalisasi tenaga listrik negara berbasis Initial Public Offering (IPO).

“Patut diduga jika hal tersebut dilakukan akan berpotensi bertentangan dengan amanat dan perintah Konstitusi negara. Sebab, dengan melakukan Privatisasi Perusahaan Plat Merah yang bernama PT. PLN (Persero), maka kepemilikannya akan berubah menjadi Milik Umum (Swastanisasi). Padahal tenaga listrik merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan dibutuhkan oleh hajat hidup orang banyak,” ujar Abdulah, dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (1/10/2021).

Gekanas, lanjutnya, menganggap dengan dilakukannya Privatisasi terhadap PT. PLN dengan dalih program Holdingisasi dan IPO, hall ini makin menunjukkan Pemerintah sebagai Penyelenggara Negara tidak taat azas dalam melaksanakan atau mengimplementasikan amanat dan perintah Pasal 33 ayat (2) UUD 1945, yang menegaskan jika Cabangcabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai sepenuhnya oleh negara. Terlebih, Privatisasi PT.PLN membawa konsekuensi berorientasi mengejar keuntungan sebesar-besarnya untuk kepentingan kemakmuran pemilik saham.

Karena itu, tambahnya, masyarakat sebagai pengguna Listrik Negara patut mengantisipasi bahwa Privatisasi berpotensi besar menimbulkan peningkatan biaya produksi bagi dunia usaha, akibat kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) secara berkelanjutan demi mecapai keuntungan PT. PLN (Persero) sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemakmuran pemilik modal (saham) dan tentu sangat memengaruhi harga jual hasil produksi sekaligus kemampuan daya saing dengan usaha industri sejenis lainnya yang bersumber dari import.

Disisi lain, kata Abdulah, hal tersebut juga berpotensi besar menurunkan kemampuan daya beli masyarakat terhadap produk usaha industri, utamanya kelompok masyarakat pekerja/buruh yang mayoritas berpenghasilan Upah Minimum dengan standar Kebutuhan Hidup untuk seorang lajang (bujangan) dan rentan menjadi Orang Miskin Baru (OMB). Belum lagi, jika rencana tersebut tetap dipaksakan maka akan berpotensi makin menambah beban APBN yang saat ini sedang defisit.

“Atas dasar hal tersebut, Gerakan Kesejahteraan Nasional (Gekanas) menyatakan menolak keras Privatisasi terhadap PT. PLN (Persero) dan mendesak Pemerintahan mengembalikan kedudukan PT. PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (2) UUD 1945,” pungkasnya. (red)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed