by

Golkar Tolak Interpelasi Fokus Pemulihan Ekonomi Masyarakat

-Politik-208 views

Jakarta, JNcom – Polemik pengajuan hak interpelasi oleh Fraksi PDIP dan PSI terkait balap Formula E yang rencana 2022, dalam kondisi saat ini tidak tepat bahkan dirasa membuang waktu. Padahal kedua fraksi tersebut (PDIP dan PSI) sudah sepakat dalam program kerja artinya pihak eksekutif dan legislatif dilibatkan dalam membahas Formula E dan disahkan bersama baik pendanaan yang disetujui oleh komisi E dan banggar bahkan sudah diparipurnakan.

“Jadi Resmi kegiatan bersama dan dana nya di sahkan oleh DPRD. Bukan hanya program Gubenur yang tidak dapat persetujuan DPRD,”ujar Basri Baco, SE.,MM selaku Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI ketika dihubungi JURNALNUSANTARA.COM, di Jakarta, Selasa (31/08/2021).

Dikatakan Basri Baco dalam kondisi Covid saat ini Formula E sulit dilaksanakan tak pelak Fraksi Golkar tidak mengajukan hak interpelasi namun memilih agenda pemulihan ekonomi masyarakat.

“Covid ini bencana yang tidak bisa kita hindari sehingga penundaan tersebut bisa kita toleransi dan maklumi,” terang Basri Baco yang juga menjabat Sekertaris DPD Golkar DKI Jakarta ini.

Basri Baco menyebut dalam membahas Formula E tidak ada temuan dan rekomendasi yang mengarah pelanggaran pidana. Terbukti laporan pemeriksaan dari BPK terhadap Pemda DKI selama 2019 dan 2020 di berikan Predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

“Yang ada hanya catatan administrasi kelebihan bayar yang harus di urus oleh Pemda dan di berikan batas waktu,” tuturnya.

Atas dasar dan fakta itu tambah Baco Golkar menganggap tidak pantas kita tumpahkan semua kesalahan itu sama Gubernur karena bukan semata salahnya dia.

Apalagi sampai kita mau Interplasi yang lebih banyak nya muatan polistisnya dari pada objektifnya. Masih perlu alasan yang kuat kita untuk bisa mengambil jalan Interplasi.

“Belum saat nya. Terlalu di Paksakan. Niat Jahat nya terlalu kelihatan,” tegasnya.

Menurutnya banyak agenda dewan yang merupakan kewajiban dewan yang belum di laksanakan sehingga kalau ada interplasi yang hanya mengganggu akan makin molor lagi, belum lagi kegiatan dewan yang berkaitan dengan nasib banyak orang.

Terkait Pemulihan Ekonomi lanjut Basri Golkar ingin mengawal dalam APBDP 2021 agar mendapatkan alokasi untuk membantu membangkitkan kegiatan ekonomi khususnya UMKM.

“Termasuk untuk pembahasan di APBD di 2022,” tandasnya. (handoko)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed