by

Kemen PPPA Ajak Masyarakat dan Pemerintah Ciptakan Kondisi Anti Kekerasan

-Nusantara-85 views

Jakarta, JNcom – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mengajak masyarakat dan aparat pemerintah untuk bersama-sama menciptakan kondisi masyarakat yang anti kekerasan. Dalam masa pandemi dimana semua lapisan masyarakat ada pada kondisi berjuang menjaga dirinya sendiri dan keluarga masing-masing serta berusaha mempertahankan kondisi ekonomi, akan lebih baik jika masing-masing menggunakan pendekatan empati.

“Kami turut prihatin atas kejadian yang menimpa sebuah keluarga di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan yang viral di media sosial. Kita semua setuju jika aturan harus ditegakkan sebagaimana mestinya, tetapi jangan ada kekerasan dalam penerapannya. Selama ini kita terus berjuang untuk tidak melanjutkan budaya kekerasan di semua lingkup masyarakat hingga lingkup terkecil yaitu keluarga. Dalam kelompok masyarakat, perempuan dan anak adalah kelompok rentan sehingga kita semua wajib melindungi dan menghindarkan mereka menjadi korban kekerasan,’’ujar Ratna Susianawati, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kemen PPPA, Jumat (16/7).

Ratna menambahkan pihaknya memahami tugas berat tim gabungan saat melakukan operasi penegakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro di daerah masing-masing apalagi masih banyak masyarakat yang melanggar, namun pihaknya minta agar dalam menjalankan tugas tetap mengedepankan dialog dan edukasi.

‘’Kami mengajak masyarakat mentaati PPKM untuk membantu bangsa ini keluar dari pandemi. Pemerintah telah menetapkan sektor kritikal, esensial dan non-esensial dan setiap pemerintah daerah juga mengeluarkan surat edaran bupati/walikota terkait jam operasional atau batas waktu buka-tutup sektor usaha. Hendaknya hal ini dipatuhi bersama-sama karena kebijakan ini ditujukan untuk menekan potensi penyebaran Covid-19. Mari kita sebagai masyarakat membantu pemerintah dengan cara patuh pada aturan. Dan untuk tim gabungan termasuk Satpol PP, pada saat menemui pelanggaran, kami mohon agar dapat mengedepankan dialog, edukasi dan mencegah terjadinya aksi kekerasan karena kekerasan bukan jalan keluar saat penindakan PPKM Darurat. Kami berharap masalah di Gowa dapat diselesaikan dengan baik,’’tegas Ratna.

Ratna juga mengajak masyarakat, pejabat publik dan aparat pemerintah untuk bersama-sama menciptakan kondisi “islands of non-violence”. ‘’Kami mengajak masyarakat menciptakan kondisi “islands of non-violence” atau kondisi dimana kita semua semaksimal mungkin mencegah terjadinya kekerasan di sekeliling kita agar terwujud komunitas zero kekerasan. Dialog persuasif terhadap masyarakat dalam penegakan operasi PPKM Darurat lebih diutamakan,’’ tutup Ratna.

© Gufron/JNcom/Juli2021.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed