by

IAC Berharap Isu HIV/AIDS Tetap Menjadi Perhatian Pemerintah

Jakarta, JNcom – Direktur Indonesia AIDS Coalition (IAC), Aditya Wardhana menjelaskan, Indonesia AIDS Coalition di Indonesia memiliki program penanggulangan HIV dan AIDS akan terus berupaya untuk mewujudkannya dalam memastikan pemenuhan akses universal terhadap pencegahan dan pengobatan bagi masyarakat khususnya kepada kelompok beresiko tinggi (populasi kunci).

“Upaya yang dilakukan tersebut untuk memastikan semua intervensi yang dilakukan dapat berjalan secara efektif dan berkualitas, diantaranya; memastikan layanan kesehatan yang terintegrasi, adanya lingkungan kondusif bagi kelompok populasi kunci, berbasiskan hak asasi manusia dan sensitive gender, serta pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Layanan pencegahan, perawatan dan pengobatan HIV pada saat ini terbagi dalam 2 mekanisme yaitu vertikal untuk screening dan obat, serta JKN terkait penegakan diagnose, perawatan dan pengobatan,” ujar Aditya, dalam kegiatan Workshop di Novotel Hotel, Jumat (11/12/2020).

Lebih lanjut ia mengatakan, pemerintah Indonesia telah melaksanakan program jaminan kesehatan nasional sejak tahun 2013, sebagai bagian dari pelaksanaan mandat UU No. 40/2006 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Meskipun kepesertaan dalam JKN dinyatakan wajib bagi setiap orang Indonesia dan penduduk asing yang bekerja dalam jangka waktu minimum enam bulan di Indonesia, namun masih banyak orang yang masih sulit mendapatkan kartu kepesertaan program JKN, termasuk di kelompok populasi kunci terdampak HIV, yang justru sangat membutuhkan akses layanan kesehatan dan program JKN.

Hasil studi Komnas HAM menyebutkan efek domino yang dialami populasi kunci saat mereka tidak memiliki kartu BPJS-K yang menandakan keikutsertaan sebagai anggota jaminan kesehatan nasional. Salah satu dampaknya adalah rendahnya kegiatan pemeriksaan kesehatan diri ke pusat layanan termasuk melakukan test HIV. Hal tersebut menjadi sulit, apalagi jika ditambah dengan permasalahan atau potensi dikeluarkannya perawatan dan pengobatan ODHA dari skema pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional tersebut.

Ini akan menjadi permasalahan yang berat khususnya bagi ODHA dengan kemampuan ekonomi menegah kebawah. Menjawab permasalahan tersebut IAC mengundang berbagai media dan komunitas pengiat HIV untuk memahami dan mengangkat isu ini agar dapat disebarkan kepada masyarakat umum sehingga menjadi perhatian khusus oleh masyarakat maupun pemerintah agar akses terhadap layanan diagnosa, perawatan, pengobatan ODHA berkesinambungan.

“Indonesia AIDS Coalition memiliki tujuan untuk mengupayakan kesinambungan perawatan dan pengobatan ODHA melalui skema UKP dan UKM. Dimana media dan komunitas populasi kunci memahami tantangan bagi akses layanan HIV Komprehensif berkesinambungan,” tambahnya.

Prof. Hasbullah Thabrani dari Tim Ahli menyampaikan kepada awak media bahwa setiap orang berhak atas layanan kesehatan pasal 34 ayat 2 mengenai jaminan kesehatan sosial untuk seluruh rakyat harus adil dan merata harus dilayani sesuai kebutuhan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional menjadi hak dasar setiap orang yang dijamin melalui deklarasi “Human Right”.

“Dalam sistem JKN yang dibangun merupakan hak dasar untuk membayar iuran “orang yang tidak mampu wajib yah hukum harus dibantu” yaitu untuk mendanai kebutuhan dasar semua orang dalam undang-undang kesehatan didalam JKN dan pajak PPH yang dikelola Kementerian Keuangan. Dalam hal ini negara mengolah dana publik yang dipungut dalam bentuk iuran wajib yang spesifiknya iuran untuk UKP pelayanan one or one Ratio12% iuran JKN hanya untuk membiayai kebutuhan dasar konsumsi psikologis indikasi medis,” jelasnya.

Sedangkan Prof. Ascobat Gani membahas Sustainable Development Goals Layanan UKM program HIV/AIDS financial mandiri harus berdasarkan epideologi non fisik dulu namanya BOX UU36 tentang kesehatan.

“Setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial. UKP diagnosis dini dan pengobatan UKM dua pendekatan dengan Birokrasi menyertakan mesin Birokrasi. Sementara bila ingin mendanai pasien HIV, pemerintah berikan saja dana ke BPJS 10 Triliun untuk kebutuhan pasien HIV /AIDS sudah cukup dari pada subsidi ke BBM. Sementara subsidi BBM dari pajak cukai. Sedangkan sumber dana pajak kita dapat juga dari PPH pajak penghasilan iuran. Sementara JKN itu pajak karena iuran wajib dari pajak penghasilan orang orang yang di potong untuk anggaran iuran JKN,” paparnya.

Sementara itu narasumber dari Kantor Staf Presiden Dr Brian Sri Prahastuti menilai, melihat situasi saat ini menjadi pendorong dengan sistem kesehatan kita sekarang pandemi menjadi trigernya. Menurutnya, dalam melakukan reformasi ada sesuatu yang perlu ditata dan dibenahi dari sesuatu sistem kesehatan yang selama ini sudah dilakukan pada saat momen yang tepat melihat pada saat kita mau revisi HIV.

“Kita masih ada ketergantungan eksternal pandemi menjadi bentuk pandemi global fund tidak dapat melanjutkan pendanaan berupa komponen berharap dapat support dari luar namun ini masalahnya pandemi global yang sangat berpengaruh terhadap ekonomi global. Kurangnya respon dari pemerintah saat pandemi apa yang bisa kita lakukan reformasi maka kita harus melihat dari masing-masing komponen berupa include come membantu prioritas program project prioritas,” imbuhnya..

Situasi saat ini, lanjutnya, perlu melihat bagaimana sistem kesehatan kita masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya pasti ada kemungkinan global fund terkendala dukungan pendanaan kepada Indonesia sementara RPJMN sudah jadi. Dan dana pemerintah selama 5 tahun yang sudah dianggarkan apa yang kita bisa lakukan apakah reformasi perlu dilakukan tidak butuh dari beberapa faktor dan sektor stigma itu ada dari sisi management kesehatan sudah baik dari management tersebut harus focus untuk pasien ODHA mengenai pendanaan seperti apa kekurangan dana itu.

“Yang pasti bukan pemerintah tidak memperhatikan saat ini tetapi di masa pademi ini HIV / AID bukan skala prioritas karena pemerintah masih fokus terhadap pandemi. Namun pemerintah akan tetap berupaya menganggarkan untuk masalah HIV/AIDS. Pastinya bukan skala prioritas tapi tetap mengutamakan langkah preventif agar wabah global ini tidak semakin meluas,” jelas dia. (Barley)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

News Feed