Jakarta, JNcom – Polemik aksi joget-joget anggota DPR di tengah kondisi rakyat yang sedang menghadapi tekanan hidup kian memicu gelombang kritik. Masyarakat menilai aksi tersebut bukan sekadar persoalan etika, melainkan cermin jauhnya wakil rakyat dari realitas penderitaan yang dihadapi guru, petani, pedagang, nelayan, buruh, dan mahasiswa akibat kebijakan negara yang kerap memberatkan.
Nama-nama seperti Eko Patrio dari PAN, Uya Kuya yang baru bergabung ke Senayan, hingga Sahroni dari NasDem, menjadi sorotan publik. Mereka dianggap gagal menjaga kehormatan lembaga DPR, yang seharusnya tampil sebagai teladan moral dan politik, bukan panggung hiburan.
Gelombang desakan datang dari berbagai kalangan agar partai politik bersikap tegas. Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, disebut-sebut memiliki tanggung jawab untuk memberi sanksi keras, bahkan pemecatan, kepada kader yang abai pada empati sosial. Begitu juga dengan pimpinan Partai NasDem Surya Paloh yang tak bisa lagi menutup mata atas ulah kadernya.
Salemba Institute (SI) menilai, jika partai hanya berlindung di balik alasan internal dan tidak melakukan tindakan nyata, maka rakyatlah yang akan bertindak.
“Rakyat sekarang punya daya kontrol yang kuat. Mereka bisa menghukum di ruang publik, bahkan di bilik suara. Kalau partai tidak berani pecat, rakyat yang akan pecat,” tegas Direktur Salemba Institute (SI), Edi Homaidi, Sabtu (30/8/2025).
Lebih jauh, publik menilai aksi joget di tengah krisis hanya akan memperlebar jurang ketidakpercayaan terhadap DPR. Lembaga legislatif yang semestinya menjadi corong aspirasi rakyat kini justru dipertanyakan integritasnya. Setiap kelalaian etik, sekecil apapun, dapat menjadi pemicu gelombang kekecewaan yang berbahaya bagi stabilitas politik.
Edi juga mengingatkan bahwa demokrasi hanya bisa sehat bila wakil rakyat memahami batas etika dan moral. “Jangan bermain-main dengan kesabaran rakyat. Mereka sudah terlalu lelah menghadapi kebijakan yang membebani, jangan ditambah dengan tontonan yang menyakitkan hati,” lanjut Edi Homaidi.
Kritik keras ini bukan sekadar luapan emosi, melainkan juga pengingat bahwa reformasi telah memberikan ruang bagi rakyat untuk menilai langsung kinerja politisi. Jika wakil rakyat terus menunjukkan sikap arogan, bukan mustahil gelombang penolakan publik akan berubah menjadi gerakan politik yang serius.
SI menegaskan, jalan yang paling terhormat bagi partai adalah segera bertindak. Pecat kader yang mengkhianati amanat rakyat, agar tidak semakin merusak kepercayaan.
“Jika partai ingin tetap dihormati, mereka harus berani menunjukkan bahwa kehormatan partai lebih tinggi dari kepentingan individu kader,” pungkas Edi.
Kini, bola ada di tangan pimpinan partai. Apakah mereka berani mengambil langkah tegas, atau justru memilih bersembunyi di balik alasan kompromi. Namun satu hal yang pasti: rakyat tidak akan melupakan. (**)
