Cibinong, JNcom – Konsolidasi Regional untuk Peningkatan Tata Kelola Mitra Boga Gizi (MBG) wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten resmi dilaksanakan di Gedung JCC Sentul, Kabupaten Bogor, Senin (13/10/25).
Acara tersebut dihadiri sejumlah pejabat tinggi, gubernur, wakil gubernur, anggota DPRD, Ketua Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, perwakilan SPPI, para kepala dapur, dan ahli gizi dari wilayah serta para lulusan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).
Mereka menyampaikan aspirasi mengenai ketidakjelasan status kepegawaian mereka pasca berakhirnya masa kontrak kerja. Mereka berharap pemerintah memberikan kepastian hukum dan jaminan karier, mengingat peran mereka yang krusial dalam mendukung program MBG.
“Kami memastikan semua berjalan baik, mulai dari pengelolaan pegawai, gaji, hingga operasional. Namun, status kami masih belum jelas. Bagaimana nasib kami setelah kontrak berakhir? Apakah akan diberhentikan begitu saja? Padahal kami sudah mengikuti tes dan menjalani pendidikan militer dari Kemenhan selama lebih dari tiga bulan,” kata perwakilan peserta SPPI Beth 3.
Para kepala dapur ini menegaskan bahwa pendidikan dan pelatihan yang mereka jalani memiliki standar kedisiplinan dan tanggung jawab setara dengan aparatur pertahanan negara, sehingga sudah selayaknya memperoleh status dan penghargaan yang layak dari negara.
Kepala BGN Dadan Hindayana dalam pidatonya bahwa pada tahun 2026 mendatang akan mengalokasikan Rp1,2 triliun per hari untuk program MBG sebagai komitmen pemerintah dalam memperkuat sektor gizi nasional.
Iya menambahkan, implementasi program MBG di daerah akan melibatkan langsung pemerintah daerah (Pemda), mulai dari proses sertifikasi laik fungsi, pengawasan, hingga pelaksanaan teknis lapangan.
“Semua pihak yang terlibat dalam BGN mulai dari SPPI, Pemda, hingga para ahli gizi adalah pahlawan bangsa yang berjuang untuk ketahanan pangan dan gizi nasional,” tegasnya.
Ketua Umum Mahasiswa Peduli Hukum, Wardana memberikan kritik terhadap pemerintah atas belum adanya kejelasan status bagi para kepala dapur lulusan SPPI Beth 3. Ia menilai, pemerintah wajib memberikan kepastian hukum dan status kerja yang pasti mengingat tanggung jawab para kepala dapur yang begitu besar.
“Pemerintah harus dan wajib mengangkat para kepala dapur menjadi pegawai tetap. Mereka memikul tanggung jawab yang besar, namun statusnya tidak jelas. Jika ada kesalahan di lapangan, kepala dapurlah yang paling sering dijadikan kambing hitam. Ini tidak adil. Mereka sudah berjuang untuk bangsa, maka negara wajib memperjuangkan nasib mereka,” tegas Wardana.
Ia menyinggung soal transparansi anggaran kegiatan konsolidasi MBG, yang menurutnya perlu dibuka secara publik agar manfaatnya benar-benar terasa bagi rakyat.
Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan tata kelola gizi nasional yang efektif, transparan, dan berkeadilan. (Mul)
