Jakarta, JNcom — Menyoroti urgensi reformasi menyeluruh di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Pengamat kebijakan publik, Malthuf menilai, meskipun terdapat peningkatan kepercayaan publik terhadap Polri, berbagai kasus pelanggaran oleh anggota kepolisian menunjukkan perlunya evaluasi serius terhadap kepemimpinan saat ini.
Survei Indikator Politik Indonesia pada November 2023 menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap Polri mencapai 76,4% . Namun, survei dari Civil Society for Police Watch pada Februari 2025 menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan dan kinerja Polri masih di bawah 50% . Perbedaan ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara persepsi publik dan realita di lapangan.
“Berbagai kasus pelanggaran oleh anggota Polri, seperti kekerasan berlebihan, penyalahgunaan wewenang, dan keterlibatan dalam tindak pidana, mencerminkan krisis internal yang serius. Minimnya pengawasan efektif dan budaya impunitas memperparah situasi ini,” ujarnya dalam keterangannya tertulisnya, Rabu (4/6/2025).
Malthuf menekankan bahwa evaluasi terhadap kepemimpinan Kapolri saat ini, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, menjadi langkah strategis dalam reformasi Polri. Kepemimpinan yang kuat dan berintegritas diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan publik dan memastikan penegakan hukum yang adil.
Ia memberikan Rekomendasi Reformasi Polri diantaranya:
1. Penguatan Pengawasan Internal dan Eksternal: Meningkatkan efektivitas Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) serta memperkuat peran Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dalam mengawasi kinerja Polri.
2. Reformasi Budaya Institusi: Membangun budaya kerja yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
3. Peningkatan Profesionalisme: Melakukan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas dan integritas anggota Polri.
4. Evaluasi Kepemimpinan: Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan Polri untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip reformasi dan kebutuhan masyarakat.
“Reformasi Polri bukan hanya tentang meningkatkan citra institusi, tetapi juga tentang memastikan keadilan, keamanan, dan pelayanan yang optimal bagi masyarakat. Evaluasi kepemimpinan dan pembenahan internal menjadi langkah awal menuju Polri yang lebih profesional dan terpercaya,” pungkasnya. (*)
