Jakarta, JNcom – Kaukus Muda Indonesia (KMI) memberikan apresiasi positif terhadap langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara. Satgassus ini memfokuskan diri untuk mendampingi kementerian dalam memperkuat penerimaan negara, terutama melalui pengelolaan PNBP dan kebijakan perizinan.
Kapolri membentuk Satgassus ini dengan menunjuk Herry Muryanto sebagai Kepala dan Novel Baswedan sebagai Wakil Kepala. Satgas ini terdiri dari para mantan pegawai KPK dan personel Satgassus Pencegahan Korupsi Polri. Sejak enam bulan terakhir, Satgassus telah berkoordinasi dengan kementerian seperti Kementerian Keuangan, Perhubungan, ESDM, dan yang terbaru, Kelautan & Perikanan.
Satgassus mengidentifikasi potensi peningkatan PNBP di sektor perikanan, termasuk pengawasan izin kapal. Tim turun langsung ke Pelabuhan Perikanan Mayangan, Probolinggo (7–9 Mei 2025), dan Pelabuhan Benoa, Bali (11–13 Juni 2025). Temuan mereka antara lain banyak kapal tak berizin, yang menyebabkan kehilangan potensi penerimaan negara.
“Langkah Kapolri untuk membentuk Satgassus sangat strategis—tidak hanya mendampingi kementerian, tetapi juga memastikan penerimaan negara tidak tertinggal karena tata kelola lemah,” ungkap Ketua KMI, Edi Homaidi.
Edi menambahkan bahwa keterlibatan figur seperti Novel Baswedan dan mantan pegawai KPK adalah bukti komitmen terhadap akuntabilitas publik:
“Ini menegaskan bahwa Polri bersinergi secara produktif untuk memperbaiki reputasi, sekaligus membantu pemerintah dalam pemulihan fiskal,” lanjutnya.
Menurut Edi, Satgassus harus menjadi prakarsa model bagi penegakan tata kelola yang baik. Ia berharap ke depan ada indikator kinerja terukur, seperti jumlah peningkatan PNBP di sektor perikanan, maritim, dan pertambangan.
Waktu pemrosesan izin kapal perikanan dipercepat melalui perbaikan regulasi dan koordinasi antar-lembaga.
Pengawasan dan penegakan hukum lebih kuat terhadap kapal tak berizin.
“Jika dirancang dan dijalankan secara profesional, satgas ini bisa menjadi contoh reformasi birokrasi dan akuntabilitas secara lokus di semua sektor,” tutup Edi. (**)
