Jakarta, JNcom – Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) mengamanatkan bahwa ASN wajib belajar yang dilakukan secara terintegrasi. Hal disampaikan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN RI), Dr. Muhammad Taufiq, DEA usai menghadiri acara pengukuhan pengurus Himpunan Profesi Analis Pengembangan Kompetensi ASN (Himpro APKA), Kamis (5/2/2026) di LAN RI, Jl. Veteran Jakarta.
“Bagi ASN belajarnya menyatu dengan pekerjaan sehingga perlu ada kooperatornya yang merancang, mendesign dan mengevaluasi dampaknya bagi organisasi yang dilakukan oleh analis pengembangan kompetensi,” ujar Taufiq.
Ia menambahkan, dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan kerja cepat, kerja efisien, dan kerja nyata yang berdampak untuk rakyat, kehadiran pemangku kompetensi di semua lini sangat dibutuhkan untuk melahirkan ASN profesional agar berdampak pada pelayanan publik, kinerja dan kebijakan yang berkualitas.
“Dengan perubahan teknologi yang sangat cepat, penggunaan teknologi oleh ASN saat ini diperkirakan baru 30 persen. Artinya, ASN dituntut untuk belajar. Dengan beban pelayanan yang cukup besar, harus ada cara bagaimana ASN belajar untuk mendapatkan keahlian-keahlian yang baru,” tutur Taufiq.
Dalam pengembangan kompetensi, lanjut Taufiq, poin yang terpenting adalah harus berdampak nyata, menjadikan ASN relevan dengan problem-problem kebutuhan pasar, dilakukan secara efisien dan inklusif dengan harapan dalam beberapa tahun ke depan menjadi ASN yang memiliki kompetensi world class.
Sementara itu, Ketua Himpro APKA, Tugiman menegaskan bahwa dalam pengembangan kompetensi ASN ke depan, prioritas pertama yang akan dilakukan adalah terkait dengan pendataan, meningkatkan hubungan antar lembaga, dan meningkatkan kompetensi.
“Pasca dikukuhkannya Himpro APKA, kami memprioritaskan pendataan, peningkatan hubungan antar lembaga dan peningkatan kompetensi anggota,” pungkasnya. (red/my)
