Jakarta, JNcom – Pengamat Politik Lingkungan, Dr. Risman Pasaribu menyatakan sangat tidak setuju dan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam rapat Komisi IV, Rabu (2/7/2025) di DPR RI, Senayan, Jakarta.
Dalam rapat tersebut, Amran Sulaiman menyoroti substansi pembangunan pertanian nasional. Rapat juga dihadiri oleh Ketua pengawas dan ketua Dewan Pakar Forum Kepakaran Indonesia Prof. Dr. Rokhmin Dahuri dan Ketua Komisi IV Titik prabowo bersama jajarannya.
“Saya melihat keberhasilan swasembada pangan tidak cukup diukur dengan volume produksi saja, tetapi juga harus mencerminkan peningkatan kesejahteraan petani masarakat Indonesia dan khususnya di Kabupaten Indramayu sebagai pangkalan beras terbesar di Indonesia,” ujar Risman, yang juga sebagai dewan pakar KAHMI Nasinal.
Risman menegaskan bahwa keberhasilan dalam program pembangunan swa sembada pangan merupakan harapan utama masarakat Kabupaten Indramayu. Menurutnya, Menteri seharusnya memfokuskan keberhasilan swasembada pangan beras agar masyarakat Indramayu bisa sejahtera.
“Agar berhasil dalam produksi beras, Pemerintah harus memfasilitasi dan memberikan bantuan kredit maupun pendidikan untuk masyarakat melalui koperasi Merah Putih, agar dapat meningkatkan swasembada pangan beras bukan swasembada pangan perkebunan,” tambah Risman.
Ia menilai peningkatan swasembada pangan di Indramayu melalui peningkatan produksi dan konsumsi beras, belum menjadi prioritas utama. “Menurut saya, Presiden Prabowo belum berhasil dalam melaksanakan swasembada pangan karena Menterinya kurang menguasai subtansi permasalahan, jadi saya menduga laporan dari Menteri ke Presiden hanya bapak senang,” pungkasnya. (**)
