Kota Bekasi, JNcom – Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi, kembali didemo puluhan masyarakat yang tergabung dalam Front Pemuda Pembebasan Kota Bekasi. Aksi tersebut dilakukan menuntut dugaan perbuatan kolusi, korusi dan nepotisme (KKN) di lingkungan birokrasi pendidikan, pada proyek pengadaan meubeler.
Gelaran demontrasi itu dilakukan menuntut dugaan perbuatan KKN di lingkungan birokrasi Disdik Kota Bekasi, berlangsung pada Rabu (15/4/2026) di depan kantor Disdik Kota Bekasi, berlokasi di Jl. Lapangan Bekasi Tengah No.2, RT.006/RW.007, Margahayu, Kec. Bekasi Timur.
Gelaran aksi unkuk rasa itu juga direncanakan berlanjut di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Bekasi. menuntut keterbukaan informasi kepada publik terkait praktek dugaan perbuatan KKN di dalam birokrasi Disdik Kota Bekasi, pada proyek pengadaan meubeler. Karena disiyalir adanya potensi dugaan markup hingga 62 persen atau sekitar Rp7,4 miliar dari total proyek Rp19,29 miliar. Nilai tersebut dinilai jauh di atas harga pasar yang seharusnya hanya sekitar Rp11,88 miliar.
Aksi demontrasi ini kelanjutan dari unjuk rasa berberapa minggu yang lalu dari Front Pemuda Pembebasan Kota Bekasi yang kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Disdik Kota Bekasi. Mereka mempertanyakan keterbukaan informasi publik atas dugaan korupsi pada pengadaan meubeler.
Seperti yang di utarakan oleh koordinator lapangan (korlap) Bung Azgar dalam aksinunjuk rasa itu berorasi: “Hari ini kami kembali lagi di Gedung Disdik Kota Bekasi menuntut masalah dugaan korupsi pengadaan meubeler dengan pagu proyek Rp19,29 miliar. Tahun Anggaran (TA) 2025. Diduga ada markup hingga 62 persen atau sekitar Rp7,4 miliar. Nilai tersebut jauh di atas harga pasar yang seharusnya hanya sekitar Rp11,88 miliar. Ini sarat akan dugaan KKN dan saya menilai kondisi ini sangat mengakar di tubuh dinas pendidikan Kota Bekasi sebab sesuai dengan hasil investigasi kami dugaannya sangat jelas,” ungkap Bung Azhari.
Disisi lain Bung Azhari sangat menyayangkan bahwa hari ini di terima oleh Plt. Kepala Dinas Pendidikan namun apa yang di sampaikan oleh Plt tersebut sangat normatif sama seperti yang di beritan beberapa hari lalu yang terkesan melemparkan tanggungjawab padahal sebelum dia menjabat jadi Plt sempat dia menjadi Sekretaris Dinas. “Seharusnya dia tau betuul problem ini dan saya tegaskan bahwa kami tetap mengawal probelem ini,” tegas Bung Azharim
Sementara itu, ditempat yang sama, Bung Pramz mengungkapkan, bahwa anggaran yang cukup fantastik ini yang bersumber dari APBD Kota Bekasi. Seharusnya digunakan sebaik mungkin untuk kepentingan pendidikan sebagaimana mestinya.
“Saya menilai apa yang di sampaikan oleh PLT kepala dinas tadi seolah-olah tidak mengetahui perkara ini,” ujar Bung Pramz, selaku Jendral Lapangan (Jendlap) pada aksi unjuk rasa tersebut.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Bekasi, Chondro Wibhowo Mahartoyo Sukmo memberikan penjelasan resmi terkait aksi demo Front Pemuda Pembebasan Kota Bekasi yang menyoroti dugaan penyimpangan dalam proyek pengadaan meubeler tahun anggaran 2025.
Merespons kekhawatiran mengenai kesesuaian barang, Wibhowo menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan langkah verifikasi yang ketat sebelum proses pembayaran dilakukan.
“Sebelum pembayaran, Dinas Pendidikan telah membentuk tim survei yang turun langsung ke sekolah-sekolah. Bahkan tim ini juga melibatkan pihak Kejaksaan. Hasilnya, unit mebel yang diterima sudah sesuai dengan spesifikasi teknis yang tertuang dalam kontrak kerja,” ujar Wibhowo, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (7/4/2026). (Iwan)
