Jakarta, JNcom – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengambil langkah berani dan tak biasa di penghujung tahun 2025. Alih-alih mengejar kemeriahan semu, Mas Pram sapaan akrabnya memilih menonjolkan empati dan logika teknokratis dalam memimpin Jakarta. Keputusan ini memicu gelombang apresiasi dari publik yang merindukan kepemimpinan pragmatis namun tetap berkepekaan sosial tinggi.
Kebijakan yang paling menyita perhatian adalah larangan pesta kembang api besar di hotel dan ruang publik. Pramono menegaskan Jakarta, sebagai ibu kota, harus menunjukkan solidaritas nasional saat saudara sebangsa di Sumatera masih berjuang bangkit dari bencana alam. Jakarta tidak lagi tampil sebagai kota yang larut dalam hura-hura, melainkan sebagai pusat simpati dan empati bagi daerah lain.
Ketua Umum Jaringan Masyarakat Madura Jakart (JAMMA) yang konsen kawal pembangunan Jakarta, Edi Homaidi, menilai langkah ini sebagai sinyal kepemimpinan yang matang dan berkarakter. “Pramono Anung menunjukkan kelasnya sebagai pemimpin yang berani mengambil risiko tidak populer. Larangan kembang api bukan soal mematikan hiburan, tetapi tentang narasi kepemimpinan yang punya sense of crisis. Ini jarang kita lihat pada pemimpin yang biasanya hanya mencari panggung di malam tahun baru,” ujar Edi, Selasa (30/12/2025).
Ketegasan Pramono juga diuji dalam penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI 2026. Di tengah aksi unjuk rasa buruh, ia tetap menetapkan angka Rp 5,7 juta sebagai titik keseimbangan paling realistis. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah penyelamatan agar sektor ritel dan UMKM Jakarta tidak terjerumus dalam gelombang PHK akibat lonjakan beban operasional.
Sebagai kompensasi atas UMP yang dianggap belum ideal oleh sebagian buruh, Pramono justru memperkuat jaring pengaman sosial. Pemprov DKI menambah subsidi transportasi gratis, pangan murah, hingga jaminan air bersih bagi keluarga pekerja. Strategi ini dirancang agar daya beli buruh tetap terjaga tanpa mematikan denyut dunia usaha yang masih dalam fase pemulihan.
Menurut Homaidi, sikap Pramono dalam dilema upah mencerminkan cara berpikir teknokrat yang matang dan jauh dari populisme instan. “Dia tahu kapan harus mengedepankan empati dan kapan harus berpegang pada logika angka. Soal upah, Pramono memilih jalan tengah demi stabilitas ekonomi Jakarta. Dia lebih memilih dikritik sekarang daripada melihat Jakarta lumpuh akibat PHK massal tahun depan,” tambahnya.
Tak hanya fokus pada urusan internal, Pramono juga menampilkan peran Jakarta sebagai “kakak” bagi daerah lain. Pemprov DKI menghibahkan 14 unit mobil pemadam kebakaran layak pakai ke berbagai kabupaten dan kota di Indonesia. Langkah ini mempertegas Jakarta sebagai mitra nasional, bukan kota eksklusif yang berjalan sendiri.
Edi Homaidi menilai diplomasi antar-daerah ini sebagai poin strategis yang memperkuat citra Jakarta secara nasional menjelang 2026. “Hibah armada damkar adalah pesan politik yang kuat. Jakarta di bawah Pramono tampil sebagai ‘kakak pelindung’, menghapus stigma kesombongan ibu kota dan menggantinya dengan kolaborasi nyata yang sangat membantu daerah,” ujarnya.
Meski langit Jakarta tak dihiasi ledakan kembang api tradisional, Pramono memastikan warga tetap menikmati hiburan berkelas. Pertunjukan ribuan drone dan video mapping disiapkan di sepanjang Sudirman–Thamrin sebagai alternatif yang lebih ramah lingkungan.
“Kita tetap meriah, tapi dengan cara yang lebih beradab dan santun terhadap kondisi bangsa,” tegas Pramono di Balai Kota.
Dengan berbagai dinamika tersebut, Jakarta menutup 2025 dengan rapor cukup hijau di mata publik dan analis. Di bawah kepemimpinan Pramono Anung, ibu kota bersiap menyongsong 2026 dengan optimisme baru tetap bersinar, tanpa kehilangan rasa kemanusiaan. (**)
