by

Dinilai Kurang Transparan, Kuasa Hukum PT PCS Akan Mempelajari Proses Tender

Jakarta, JNcom – Manajemen PT. Philia Citra Sejahtera (PCS), sebuah perusahaan penyedia jasa keamanan (Security Service) dan penyelenggara pendidikan dan pelatihan Security akhirnya angkat bicara terkait dengan hasil tender penyediaan jasa keamanan di salah satu perusahaan BUMN.

Manager Pemasaran PT. Philia Citra Sejahtera (PCS), Rohimi Nasri, SE kepada awak media, Kamis (1/4/3021) menjelaskan, perusahaannya mengikuti proses lelang terbuka pada awal Januari 2021 untuk penyediaan jasa keamanan di 28 area yaitu di wilayah Jakarta (11 anak perusahaan), Sumatera (11 anak perusahaan dan cabang), dan wilayah Banten, Cirebon, Pontianak.

“Perusahaan kami mengikuti semua dan setelah dilakukan evaluasi dinyatakan lolos. Selanjutnya pada 18 Januari PT PCS diundang untuk rapat penjelasan secara virtual. Setelah berita acara hasil rapat penjelasan diterima, PT PCS meng-upload penawaran dan selanjutnya mengikuti undangan rapat klarifikasi,” jelasnya.

Ada hal yang menarik, kata Rohimi, dimana PT PCS diminta untuk membuat surat pernyataan sanggup atau tidak sanggup menyerahkan personel termasuk kepada pemenang tender. “Surat pernyataan kita buat namun dengan jawaban tidak mau menyerahkan personel kepada siapapun termasuk pemenang lelang. Menurut saya aneh juga, belum ditetapkan pemenang tetapi sudah disuruh membuat surat menyerahkan personel,” ungkapnya.

Selanjutnya, pada 8 Februari 2021 PT PCS dinyatakan tidak lolos setelah mendapat pengumuman, namun tidak diberitahu apa kekurangannya yang menyebabkan tidak lolos. Meskipun diberikan kesempatan untuk menyampaikan sanggahan, PT PCS memutuskan menarik surat sanggahan karena adanya penjelasan sanksi black list tidak bisa mengikuti tender selama 5 tahun dan dibekukan sanggahannya bilamana sanggahan yang diajukan tidak benar.

“Kami sempat melayangkan surat aduan kepada direksi dan komisaris. PT PCS juga telah menyerahkan surat serah terima tanggungjawab dan penarikan personel setelah kontrak berakhir pada 31 Maret jam 00. Kami berharap dengan surat aduan tersebut jika tendernya tidak sesuai dengan ketentuan maka harus dibatalkan dan ditender ulang,” imbuhnya.

Sementara itu, Kuasa Hukum PT PCS, M. Solichin HD, SH, MH didampingi Heru Susanto, SH mengatakan, pihaknya sedang mempelajari untuk melakukan upaya-upaya hukum terkait keberatan atas keputusan sepihak dimana persyaratan-persyaratan yang telah disebutkan tidak selazimnya. Sementara klien kami yang telah berpengalaman di bidangnya justru tidak diterima. “Untuk sementara, kami sedang mempelajari untuk melakukan upaya-upaya hukum selanjutnya,” pungkasnya. (red)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed