by

Sinergitas yang Solid Dibutuhkan Untuk Kelancaran Kegiatan Hulu Migas

Jakarta, JNcom – Anggota Dewan Energi Nasional, Satya Widya Yudha mengatakan, dalam situasi pandemik Covid-19 dan penurunan harga minyak saat ini, diperlukan langkah-langkah dengan memperkuat sinergisitas yang solid antara SKK Migas, Kontraktor KKS, akademisi, dan masyarakat setempat. Hal tersebut disampaikan Satya dalam acara diskusi publik virtual yang diselenggarakan Kaukus Muda Indonesia (KMI) bertema Sinergi SKK Migas Dengan Masyarakat Guna Memperlancar Operasi Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, Rabu (3/3/2021).

“Hal ini perlu dilakukan untuk mencapai target peningkatan produksi minyak 1 juta bopd dan optimalisasi penerimaan negara dari hulu migas,” ujar Satya.

Dikatakan Satya, dengan mempertahankan operasi kegiatan hulu migas seperti pengeboran, pemeliharaan, dan operasional lainnya diharapkan dapat menggerakkan ekonomi nasional, menciptakan multplier effect bagi perekonomian daerah dan industri penunjang, serta menjaga ketersediaan lapangan kerja.

Hal senada disampaikan Bambang Dwi Djanuarto, Lead Eksternal SKK Migas bahwa konsep mensinergikan ditujukan agar adanya kesinambungan dengan target yang telah ditetapkan pemerintah. Menurutnya, peran serta masyarakat sangat penting untuk menjaga kesinambungan Migas ini.

SKK Migas sendiri, kata Bambang, telah memiliki program pengembangan masyarakat dengan tujuan meningkatkan hubungan baik dengan masyarakat dan mendorong kemandirian masyarakat di daerah operasi sehingga masyarakat ikut menjaga kelancaran operasi hulu migas.

Direktur Eksekutif Energi Watch, Mamit Setiawan, menilai sejauh ini hulu migas menjadi penyumbang terbesar bagi pendapatan negara, namun dari sisi karakter sektor memiliki padat modal dan resiko tinggi yang belum tentu berhasil. Untuk diketahui, kata Mamit, hulu migas lebih banyak gasnya dibandingkan minyaknya tidak terlalu besar.

“Saya melihat peran SKK migas adalah bagaimana meningkatkan produktivitas sehingga meningkatkan penerimaan yang juga memberikan pendapatan bagi masyarakat sekitar. Banyak kendala yang harus diperbaiki termasuk bagaimana penerimaan agar lebih besar lagi,” ungkapnya.

Sementara itu, akademisi yang juga mantan Anggota DPRD Jatim, Moch Eksan berpendapat, berdasarkan dari data yang diperoleh bahwa ada ketidakseimbangan dalam pembagian hasil dimana pemerintah lebih besar dari daerah. Menurutnya, dari sisi ini ada ketidakadilan jika melihat semangat otonomi daerah.

“Ke depan kalau bicara soal migas jangan hanya bicara program CSR tetapi juga mestinya bicara revisi UU tentang perimbangan anggaran yang saat ini sangat jomplang. Ini harus didorong, karena kalau tidak maka daerah hanya akan mendapat ampasnya saja,” pungkasnya. (red)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed