by

Pemkot Depok Tak Hadir pada Sidang Pertama Sengketa Tanah SMK 1 Cimpaeun, Depok

-Nusantara-167 views

Depok, JNcom – Keadilan sepatutnya diperjuangkan dalam persidangan. Hal tersebut dilakukan tim Kuasa Hukum AMN & Partner dalam menindaklanjuti keadilan kepada kliennya di ranah hukum gugatan dalam sidang yakni Pihak ahli waris Guneng bin Maen kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Depok selalu tergugat.

Persidangan pertama ini, tergugat Pemkot Depok, Diknas Depok, Keluruhan Cimpaeun dan SMK 1 Depok tak menghadiri walaupun Sedangkan realesment panggilan sudah diterima pihak tergugat.

Ade Muhamad Noer SH. MH dari kantor Kuasa Hukum AMN & Partner mengatakan, Kami pihak  penggugat mewakili kuasa dan pihak tergugat dari 1 sampai dengan tergugat 4 dan turut tergugat tidak hadir dalam persidangan pertama ini.

“Kami dari pihak penggugat merasa bahwa para penggugat ini tidak patut dengan aturan, seharusnya mereka lebih patut dengan panggilan tersebut harus hadir karena tergugat ini adalah pihak Pemkot Depok dan penggugat adalah warga sendiri.
Sebenarnya mereka harus lebih proaktif untuk menyelesaikan perkara ini,” ucapnya saat di jumpai jurnalis JNcom usai sidang pertama di Pengadilan Negeri Depok, Rabu (13/1/2021).

Mawardani Sihotang SH. MH selaku kuasa hukum penggugat menuturkan,
sebenarnya dari pihak Pemkot Depok dimana tadi ada perwakilannya akan tetapi tidak membawa surat kuasa. Jadi sama saja kehadirannya tidak dianggap ada oleh majelis Hakim. Artinya mereka tahu bahwa persidangan ini ada, sepertinya mereka kurang siap.

“Kita berharap dipersidangan berikutnya mereka bisa menjawab gugatan kita dimana sudah sekian tahun tanah klien kita dikuasai oleh pihak Pemkot Depok tidak melakukan pembayaran ataupun memberikan ganti rugi,” ujarnya.

Lebih jauh Mawardani melanjutkan, Kita sangat menyayangkan, seharusnya Pemkot Depok melindungi warganya dan seharusnya untuk mendapatkan aset tersebut didasarkan dengan prosesur-prosedur hukum yang ada karena secara turun temurun klien kita sudah ada dan menempati atau tinggal di tanah tersebut.

Sehingga walaupun Pemkot Depok memperoleh tanah tersebut pastinya didasari oleh peralihan yang sah..

Kita tantang mereka di Pengadilan Negeri Depok, bukti apa yang mereka miliki. Kalau memang ada tunjukkan apakah benar klien kita sudah nenyerahkan tanah tersebut kepada mereka dengan mendapatkan haknya berupa ganti rugi ataupun pembayaran yang sampai saat ini kita tidak mendapatkan pembayaran tersebut.

Oleh karena itu kita mau Pemkot Depok jalan keluar dari perkara ini, Karen tanah tersebut lebih kurang luasnya 10.000 meter. Dimana separuhnya dikuasai oleh Pemkot Depok dan separuhnya masih dikuasai oleh klien kita. Kita saling bersebelahan di lokasi tanah terebut.

Kita mengharapkan persidangan berikutnya mereka hadir dan menjawab, tunjukkan kepada masyarakat bahwa Pemkot Depok sebagai Pemerintah bisa memberikan perlindungan, pengayoman terhadap masyarakatnya sendiri sehingga masyarakatnya pun bisa mengikuti prosedur hukum dengan tertib dan benar.

Saya rasa persidangan hari ini menjadi awal penyelesaian masalah ini yang sudah berlarut-larut sekian tahun.

Basuni Ismail SH selakj kuasa hukum penggugat turut menambahkan, dengan persidangan awal ini kita harapkan itikad baik dari Pemkot Depok dengan adanya klaim dari klien kami bahwa itu adalah tanag mereka. Kalau memang tanah tersebut tanah Pemkot Depok, maka buktikan melalui jual beli, tukar guling atau sabagainya.

Dikesempatan tersebut Rinaldi Hamzah SH mengatakan, untuk sidang perdana ini saya menemui salah satu kuasa hukum tergugat dari Walikota Depok. Dan sangat disayangkan beliau tidak dapat ikut sidang dan tidak memberitahu.

“Harapan saya untuk sidang selanjutnya para tergugat dan turut tergugat bisa hadir dan beritikad baik, ucap Rinaldi.

‘Untuk selanjutnya mereka wajib hadir karena ini panggilan dari pengadilan, mereka harus hadir dan patuh terhadap hukum,” ungkapnya.(Guffe).

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed